It was only four weeks ago that two young Australian law graduates, Hannah Figueroa and Jeremy Hutton, touched down in Jakarta to begin a month-long internship at the Legal Aid Institute Jakarta (LBH Jakarta). They undertook their placements as part of the Australian Consortium of In-Country Indonesian Studies Legal Professional Practicum 2018. However, with their

Australia’s association with the Indonesian Legal Aid Foundation (YLBHI) and the Jakarta Legal Aid Institute (LBH) dates back to the mid-1960s when the founder of those organisations, Adnan Buyung Nasution, worked in the Victorian court system before returning to Indonesia to become a leading human rights and pro-democracy campaigner. Since then, under the auspices of

Jakarta, 5 Desember 2014 – Pada Kamis (4/12) Menteri Luar Negeri RI, Retno Lestari Priansari Marsudi, menerima Suaka di Kantor Kementerian Luar Negeri, di Jalan Pejambon Jakarta Pusat. Suaka merupakan jaringan masyarakat sipil Indonesia untuk perlindungan pencari suaka dan pengungsi, yang terdiri dari LBH Jakarta, HRWG, dan individu pegiat isu pencari suaka dan pengungsi. Pertemuan

SUAKA mengecam keras kebijakan imigrasi anti resettlement yang baru saja dikeluarkan oleh Pemerintah Australia terhadap para pengungsi yang berada di Indonesia. Kebijakan ini jelas bertentangan dengan kewajiban Internasional Australia selaku negara pihak dari Konvensi Pengungsi 1951 dan mengakibatkan situasi tidak menentu bagi para pengungsi selama transit di Indonesia. Kebijakan imigrasi yang dikeluarkan pada 18 November