“11 Tahun Penerapan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum: Perluasan Akses Bantuan Hukum Harus Menjadi Agenda Prioritas Pemerintah dan Publik” (2/11) Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU Bantuan Hukum) genap diterapkan selama 11 tahun lamanya sejak UU Bantuan Hukum diundang pada tanggal 2 November 2011. Dengan usia yang selama itu,

Hai Sobat Keadilan! Seperti yang kalian tahu, beberapa tahun terakhir ini. Kita banyak sekali diperlihatkan atau dihadapkan pada situasi yang tidak begitu baik tentang keadilan hukum, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi. Salah satu contohnya disahkanya beberapa Undang-undang yang serampangan disahkan tanpa mau mendengar masukan publik seperti UU KPK, UU minerba, Omnibus Law cipta kerja, UU

Surat Terbuka & Pernyataan Pers Jakarta, 25 April 2021 Penangkapan terhadap dua (2) Pengabdi Bantuan Hukum LBH Jakarta yang sedang memberikan bantuan hukum oleh Kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan pada 24 April 2021 adalah bentuk kesewenang-wenangan anggota Kepolisian yang melanggar hak imunitas pemberi bantuan hukum dalam memberikan pelayanan bantuan hukum yang dijamin dalam UU Bantuan

Siaran Pers Pada 29 Januari 2021 lalu, Pemerintah RI melalui Kemenkumham telah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum. Paralegal dari keresahan bahwa tidak semua orang mempunyai kesadaran atau pemahaman yang mendasar mengenai ilmu hukum serta bagaimana mereka memperjuangkan haknya. Maka, paralegal hadir dengan harapan dapat

Oleh: Andi Komara Pengacara Publik LBH Jakarta Akses terhadap keadilan saat ini menjadi isu hangat dikalangan organisasi masyarakat sipil tak terkecuali organisasi bantuan hukum. Bagaimana tidak; program SDG’s memasukan akses terhadap keadilan sebagai poin yang harus dicapai suatu negara pada 2030 nanti SDG’s selesai. Indonesia pun tak luput ikut serta, melalui Bappenas sejak 2009 Indonesia

Jaringan Advokasi Bantuan Hukum yang terdiri dari LBH Jakarta, LBH Masyarakat, LBH Apik Jakarta, LBH GP Anshor, MaPPI FH UI, ILRC, IFLC, Bandung Wangi, OPSI, Suara Kita dan Parinama Astha, mendatangi kantor DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk beraudiensi dengan H. Prasetyo Edi Marsudi S.H selaku ketua ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta (5/03). Dalam kegiatan audiensi

Siaran Pers Bersama Putusan MA tentang Uji Materil Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 Mahkamah Agung dan Advokat Harus Bertanggung Jawab Atas Penyediaan Bantuan Hukum 4 Juli 2018, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Uji Materi tentang Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal, yang diajukan oleh sejumlah advokat. Dalam putusannya, Mahkamah Agung membatalkan

LBH Jakarta bersama Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Se-Jabodetabek mengadakan kegiatan workshop dengan tema “Mengelola Organisasi Bantuan Hukum yang Berkualitas untuk Mewujudkan Akses Keadilan bagi Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan”. Acara tersebut dilaksanakan pada tanggal 7 dan 8 November 2017 di Hotel Alia Cikini, Jakarta. Acara ini digagas LBH Jakarta guna mengkonsolidasikan lembaga-lemabaga yang bergerak pada

Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu) ke-38 Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta resmi dibuka, Senin (3/4). Bertempat di Gedung LBH Jakarta, Jl. Diponegoro, 74 Jakarta Pusat, pelatihan ini dimaksudkan untuk mengarusutamakan pemahaman tentang negara demokrasi untuk melawan oligarki. Kalabahu kali ini dibukan langsung oleh Direktur LBH Jakarta, Alghiffari Aqsa dan menghadirkan Mohammad Mu’tashim Billah pembicara Stadium