Lembaga Bantuan Hukum Jakarta menuntut Peraturan Gubernur Nomor 228 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka segera dicabut. “Jika tidak segera dicabut, kami membangkang,” kata Direktur LBH Jakarta Alghiffari Aqsa kepada Tempo melalui pesan singkat pada Sabtu, 31 Oktober 2015. Menurut Alghiffari, ancaman pembangkangan tersebut akan diikuti dengan pengajuan

Massa buruh dari sejumlah BUMN menggelar demo di depan Balaikota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Kamis (27/3/2013). Mereka mendesak Gubernur Joko Widodo agar memecat Kadisnakertrans Priyono yang dinilai tidak becus dan tak bersahabat dengan outsorching di perusahaan milik pemerintah. “Pak Jokowi tolong diganti pejabat Kadisnakertrans DKI Jakarta dan sejumlah kasudin karena mereka tidak kenal