Front Rakyat Indonesia West Papua (FRIWP) dan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) melakukan unjuk rasa di Istana Merdeka dan Komnas HAM (20/01). Dalam unjuk rasa kali ini, FRIWP dan AMP menyatakan menolak tuduhan makar kepada 4 aktivis Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang ditangkap di Manado dan Jayapura. Unjuk rasa yang diawali dengan long march ini

Siaran Pers Absennya Penegakkan Konstitusi dan Peran Negara; Maraknya Diskriminasi di Awal Tahun 2016 Di awal 2016 ini Kami memberikan nilai buruk bagi Pemerintah dalam hal mencegah terjadinya diskriminasi di berbagai sektor kehidupan bernegara. Negara abai dan penegakkan Konstitusi pun masih ditawar menawar dengan membiarkan para pelaku diskriminasi tetap bebas melakukan aksinya tanpa sanksi hukum

Pernyataan Sikap Bersama Terkait Pernyataan Pejabat Publik di Media yang Diskriminatif terhadap LGBTIQ Polemik keberadaan Support Group and Resource Center on Sexuality Studies (SGRC) di Universitas Indonesia banyak sekali menuai komentar terkait LGBTIQ di Indonesia. Tidak hanya itu, komunitas LGBTIQ di Indonesia sudah dipolitisir dengan banyaknya opini miring tentang komunitas LGBTIQ, serta tentang ruang-ruang untuk

Pers Rilis Koalisi Masyarakat Penyandang Disabilitas dalam rangka Hari Perhubungan Nasional dan Hari Disabilitas Internasional Fasilitas transportasi umum masih diskriminatif, belum menyediakan aksesibilitas yang cukup bagi para penyandang disabilitas. Kondisi tersebut menjadikan kesempatan para penyandang disabilitas menjadi terbatas dalam memanfaatkan fasilitas transportasi umum yang merupakan hak bagi setiap warga negara. Tidak aksesibelnya fasilitas transportasi umum untuk

Press-Release Perayaan Hari Anak Internasional 2014 No: 1348/SK/LBH/XI/2014 Perayaan Hari Anak Internasional ke-25 kembali diperingati, termasuk Indonesia yang sudah meratifikasi Konvensi Hak Anak sebagai bentuk komitmen pada pemajuan dan perlindungan hak-hak anak melalui Keputusan Presiden No 36 Tahun 1996. Ini berarti sudah 18 tahun Indonesia mengikatkan diri pada norma internasional untuk terus meningkatkan perlindungan kepada

Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Panitia SNMPTN 2014 dan Majelis Rektor PTN yang mengeluarkan persyaratan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara, tidak tuna daksa, tidak buta warna keseluruhan boleh buta warna sebahagian, tidak buta warna keseluruhan maupun sebahagian pada beberapa jurusan telah mendiskriminasikan penyandang disabilitas.

Perjuangan kaum penyandang disabilitas yang tergabung dalam Koalisi Organisasi Disabilitas Indonesia menuntut keadilan tidak pernah suruh. Kemarin, didampingi aktivis Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, koalisi mengadukan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh ke Ombudsman. Mendikbud M Nuh dituding telah bertindak diskriminatif da­lam membuat aturan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Ting­gi Negeri (SNMPTN). Aduan ter­­sebut dilayangkan ke

Rabu (12/3), LBH Jakarta mendampingi tujuh organisasi penyandang disabilitas guna melakukan aksi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Aksi tersebut sebagai bentuk protes terhadap kebijakan SNMPTN yang mendiskriminasi penyandang disabilitas. Bentuk diskriminasi yang dilakukan adalah berupa adanya ketentuan yang menyatakan tidak akan menerima penyandang disabilitas (tuna netra, tuna rungu tuna daksa dll) di berbagai fakultas

“Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan”, demikian bunyi Pasal 31 ayat(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Petikan konstitusi tersebut menegaskan bahwa pendidikan adalah hak, dan pemerintah memikul tanggung jawab untuk memenuhinya bagi setiap warganegara. Sebagai pemegang tanggung jawab utama, pemerintah tidak diperkenankan bertindak diskriminatif terhadap pemenuhan hak atas pendidikan. Perlakuan diskriminatif adalah satu