Siaran Pers No. 002/II/2018 Jakarta, 28 Februari 2018 –Tanggal 11 Maret 2018 nanti, genap 5 tahun usia perjuangan GEBER BUMN mengadvokasi pelanggaran ketenagakerjaan di perusahaan BUMN dan belum menemukan penyelesaian yang substantif. Meski pemerintah dan  Panja Komisi IX DPR RI sudah menyepakati akan pelaksanaan rekomendasi Panja OS BUMN, namun perusahaan-perusahaan BUMN tetap tak bergeming. Perusahaan-perusahaan

Jakarta, bantuanhukum.or.id—Rabu (10/12) tepat pada perayaan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia. Massa buruh yang tergabung dalam Gerakan Bersama Buruh/Pekerja BUMN (Geber BUMN) memperingati hari HAM Sedunia dengan melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Kementrian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Mereka menuntut ke Menteri BUMN agar menghapus sistem kerja outsourcing di BUMN dan mengangkat pekerja

si Jakarta, Jakarta Legal Aid Institute – The Joint Movement of State-Owned Corporations’ Workers (Geber BUMN) has for the umpteenth time, held a mass demonstration. The protest took place in front of the State Ministry of State-Owned Enterprises’ Building at South Medan Merdeka Street Jakarta (07/10/14). The event that held the theme of “Claiming the

Koordinator Gerakan Bersama Buruh/Pekerja BUMN (Geber BUMN) Achmad Ismail mengatakan ada sekitar 280.000 pekerja outsourcing atau alih daya di 141 perusahaan BUMN yang membutuhkan kepastian pengangkatan menjadi pegawai tetap. “Padahal kesepakatan sudah ada, namun realisasinya sampai sekarang belum terpenuhi,” katanya di Kantor Sekretariat Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Jakarta, Senin (13/10/2014). Geber BUMN berharap pengangkatan tersebut

Jakarta, LBH Jakarta – Gerakan Bersama Buruh/Pekerja (Geber) BUMN untuk kesekian kalinya mengadakan unjuk rasa. Aksi tersebut dilaksanakan di depan Gedung Kementerian BUMN Jl. Medan Merdeka Selatan Jakarta (07/10/14). Aksi yang bertemakan “Menggugat Qurban Negara Bagi Pekerja Outsourcing di BUMN” ini diikuti oleh ratusan massa dari berbagai Serikat Pekerja. Aksi ini disimbolkan sebagai bentuk keteguhan

bantuanhukum.or.id, Jakarta — Kamis, 27 Agustus 2014 Komisi IX DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan mengundang satuan tugas (Satgas) outsourcing dan Gerakan Bersama Buruh/Pekerja BUMN (GEBER BUMN). Adapun agenda RDPU kali ini adalah mendengarkan Laporan satgas terkait hasil akhir pelaksanaan outsourcing di BUMN. Rapat yang dimulai pukul 11.00 WIB ini dipimpin oleh

Satgas Outsourcing (OS) BUMN yang dibentuk tidak amanah. MENYIMPANG JAUH dari mandat yang diberikan di awalnya. Satgas OS yang dipimpin oleh Direktur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kemenakertrans ini, beranggotakan tim gabungan yang berasal dari Kementerian BUMN dan Kementrian Nakertrans. Satgas OS BUMN dibentuk dan diberi mandat guna menuntaskan permasalahan outsourcing di berbagai perusahaan BUMN. BUMN-BUMN

Rabu, 23 April 2014 Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Satuan Tugas (SATGAS) Outsourcing BUMN dan Gerakan Bersama Buruh/Pekerja BUMN (GEBER BUMN). Adapun agenda RDPU pada siang itu adalah mendengarkan Pejelasan dari Ketua Satuan Tugas mengenai penyelesaian permasalahan Outsourcing di BUMN. Dalam RDPU tersebut, terungkap bahwa kinerja SATGAS

Massa buruh dari sejumlah BUMN menggelar demo di depan Balaikota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Kamis (27/3/2013). Mereka mendesak Gubernur Joko Widodo agar memecat Kadisnakertrans Priyono yang dinilai tidak becus dan tak bersahabat dengan outsorching di perusahaan milik pemerintah. “Pak Jokowi tolong diganti pejabat Kadisnakertrans DKI Jakarta dan sejumlah kasudin karena mereka tidak kenal