Jakarta, bantuanhukum.or.id—Kalabahu Buruh Angkatan II LBH Jakarta 2015 kembali dilanjutkan pada Sabtu (29/8). Materi yang diberikan kepada para peserta pada hari tersebut adalah Sistem Hukum Perburuhan di Indonesia. Materi tersebut disampaikan oleh Mantan Wakil Direktur LBH Jakarta, Restaria Hutabarat. Restaria Hutabarat memulai materi dengan menjelaskan tentang sistem hukum di Indonesia. Ia mengatakan bahwa suatu sistem

Jakarta, bantuanhukum.or.id—Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta pada Sabtu, 22 Agustus 2015 kembali menyelenggarakan Kampung Anti korupsi di wilayah Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kampung Anti Korupsi yang diselenggarakan di Papanggo ini juga merupakan satu bentuk peringatan 70 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia serta memperingati hari jadi yang ke tujuh tahun Paguyuban Korban Pengusiran Paksa Papanggo (PKP3).

Sederet tantangan sudah di depan mata. Salah satu yang juga diakui Alghiffari adalah meningkatkan kontrol kualitas output kerja. LBH Jakarta menangani rata-rata 1.200 kasus per tahun dengan 50 ribuan orang pencari keadilan. Pada 2014, misalnya, LBH Jakarta menerima 1.221 pengaduan, dengan 64.466 pencari keadilan. Itu belum termasuk keikutsertaan LBH Jakarta melakukan advokasi kebijakan sekitar 15-20

Siaran Pers: Solidaritas Lintas Iman untuk Rohingya Beberapa tahun terakhir ini, sejumlah negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, menghadapi gelombang pencari suaka dan pengungsi Rohingya asal Myanmar dan Banglades. Sebagaimana dilansir oleh berbagai media, baru-baru ini kapal-kapal pembawa ratusan pengungsi Rohingya sempat ditolak aparat keamanan Indonesia, Malaysia, dan Thailand untuk berlabuh di wilayahnya. Menurut sumber

Saya agak “merinding dan bergetar” ketika Panitia “SENI lawan KORUPSI” yang digagas oleh Kolega Pegiat Seni serta Seluruh Pendukung Seni Lawan Korupsi meminta saya untuk bicara soal “Daurat Korupsi”. Apa saya pantas untuk bicara yang kemudian disebut sebagai ORASI dalam forum yang “luarbiasa” ini; Apa benar, Indonesia, situasinya sudah begitu darurat korupsi sehingga kalangan Pegiat

Jakarta, bantuanhukum.or.id—Pada hari ini, Sabtu 18 November 2014 pelaksanaan Kalabahu Buruh I tahun 2014 kembali dilanjutkan. Pada sesi pertama pelatihan hari ini dimulai dengan materi Sistem Hukum di Indonesia yang disampaikan oleh Arif Maulana yang merupakan Pengacara Publik Bidang Penanganan Kasus LBH Jakarta. Bertindak selaku co-fasilitator adalah Talitha Rahma Asisten Pengacara Publik LBH Jakarta. Sesi

Tidak terhitung untuk yang kesekian kalinya eksponen masyarakat sipil yang bergabung dalam aliansi Indonesia Tanpa Militerisme (ITM) yang terdiri dari LBH Jakarta, Sebumi, KontraS, SPRI, Pembebasan, PPR dan GSPB menggelar aksi di pelataran gerbang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia pada Senin (7/7) menuntut agar KPU meninjau kembali pencalonan Prabowo Subianto sebagai calon presiden. ITM

Pernyataan sikap Salam Demokrasi! Ironis, sekaligus lelucon. Bagaimana tidak menjadi ironi dan lelucon, apabila dalam kurun waktu lebih dari 32 tahun kekuasaan Orde Baru dipimpin oleh Jenderal yang berlumuran darah ratusan hingga jutaan manusia Indonesia. Jenderal ini berhasil menghancurkan perjuangan pembangunan kebangsaan Indonesia, menghancurkan demokrasi demi modal Internasional, menjalankan kapitalisme-militeristik. Namun, 16 tahun yang lalu,