Mahkamah Konstitusi (“MK”) telah membacakan putusannya terhadap enam permohonan pengujian materiil mengenai Pasal 169 huruf q Undang-Undang No. 17 Tahun 2017 tentang Pemilu (“UU Pemilu”), yang dibacakan Senin (16/10) khususnya terkait syarat usia menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Hal yang membuat pengujian materiil ini menjadi diskursus publik adalah dikaitkannya dengan sengkarut konflik kepentingan

Perwakilan warga Rumpin, Kabupaten Bogor bersama dengan Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mendatangi Komnas HAM RI dan Kantor Staf Kepresidenan RI untuk mengadukan TNI Angkatan Udara Lanud Atang Sanjaya atas adanya klaim sepihak atas tanah warga yang dilakukan oleh TNI Angkatan Udara Lanud Atang Sanjaya.

Rabu, 11 Oktober 2023 telah berlangsung Audiensi kedua antara Komisioner Bidang Mediasi Komnas HAM RI, Prabianto Mukti Wibowo dengan perwakilan warga Kampung Bulak yang didampingi oleh LBH Jakarta. Audiensi ini dilakukan sebagai tindak lanjut aduan warga Kampung Bulak yang terdampak penggusuran Proyek Strategis Nasional (PSN) Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII).    Dalam audiensi tersebut, warga

Kamis, 4 Agustus 2022, Koalisi Rakyat Menolak Penggusuran (“KRMP”) mengirimkan surat permintaan audiensi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menuntaskan dan menagih janji Anies Baswedan selaku Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk mencabut Peraturan Gubernur Nomor 207 tahun 2016 tentang Penertiban Pemakaian/Penguasaan Tanah Tanpa Izin Yang Berhak (“Pergub DKI 207/2016”). Sebelumnya, pada 10 Februari 2022 KRMP

Pada 22 Juni 2022, Jakarta memasuki usia ke-495 tahun, dengan  tema perayaan “Celebrate Jakarta: Kolaborasi, Akselerasi, dan Elevasi”. Selebrasi tahun ini tentu dengan catatan masih banyaknya masalah di Jakarta yang harus dijadikan perhatian bersama. Pertama, peringatan ulang tahun Jakarta tahun ini tidak lepas dari masih adanya ancaman pandemi Covid-19 yang belum usai. Hal ini juga

Pada Rabu (27/10), perwakilan warga Rusun Petamburan yang memenangkan gugatan terhadap Pemprov DKI Jakarta mengadukan Gubernur DKI Jakarta kepada Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya. Gubernur DKI Jakarta diadukan karena melakukan maladministrasi karena tidak menjalankan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Putusan tersebut memerintahkan Pemprov DKI membayar ganti rugi kepada 473 KK warga Petamburan sebesar total Rp.

Pada Sabtu (16/10) kemarin, genap empat tahun Anies Baswedan dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta periode masa jabatan 2017-2022. Bertepatan dengan momentum ini, LBH Jakarta meluncurkan kertas posisi bertajuk “Rapor Merah 4 Tahun Kepemimpinan Anies Baswedan Di Ibukota”. UNDUH: Rapor Merah 4 Tahun Anies Baswedan Dalam kertas posisi tersebut, LBH Jakarta menyoroti sepuluh permasalahan yang berangkat

Majelis Hakim akhirnya mengabulkan sebagian gugatan setelah persidangan berlangsung lebih dari dua tahun dan mengalami penundaan sidang putusan hingga delapan kali   Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili Gugatan Warga Negara atas Pencemaran Udara Jakarta akhirnya memutuskan bahwa tujuh pejabat negara yang di antaranya, Presiden RI, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

Tim kuasa hukum yang mendampingi proses gugatan warga negara atas pencemaran udara Jakarta telah melayangkan surat laporan ke Komisi Yudisial (KY) dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung (Bawas MA) terkait penundaan sidang putusan yang dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan Jakarta Pusat. Tiga Majelis Hakim pemeriksa perkara ini yaitu H. Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum, Duta Baskara, S.H.,