Pasca ditetapkannya Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi oleh KPK. Semangat pemberantasan korupsi dipukul paksa mundur melalui berbagai upaya dan kekuatan persekongkolan. Sedikitnya ada 2 (dua) dua cara yang dilakukan. Pertama melakukan kriminalisasi terhadap aktor-aktor pemberantasan korupsi yakni pimpinan KPK, Staff KPK, Aktivis anti korupsi dan media. Kedua melalui melemahkan lembaga KPK

“Ditengah aura pesimistis tentang kondisi penegakan hukum, masifnya kriminalisasi, dan lemahnya posisi hukum dalam menjamin hak-hak warga Negara, tentunya masih ada keyakinan dan harapan dari anak-anak muda”. Jakarta,bantuanhukum.or.id-Semula ruangan yang menjadi tempat pelaksanaan Kalabahu LBH Jakarta terasa hening dan khidmat pada Rabu (1/4). Keheningan kemudian pecah sampai sesi materi “Gerakan Bantuan Hukum Struktural” yang di

Jakarta, bantuanhukum.or.id—Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, meresmikan Pos Paralegalnya di Rusun Pesakih Jakarta Barat, Minggu (29/03). Pos Paralegal ini dibentuk oleh LBH Jakarta guna mendekatkan akses bantuan hukum kepada masyarakat sekaligus sebagai ruang pemberdayaan bagi masyarakat. Acara peresmian ini dilakukan dengan penyerahan spanduk Pos Paralegal kepada Hamzah perwakilan Paralegal di Rusun Pesakih sebagai simbol telah

Jakarta, bantuanhukum.or.id—Senin (30/3), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta membuka program Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu) ke-36 di Gedung LBH Jakarta. Kalabahu merupakan agenda tahunan yang diselenggarakan LBH Jakarta sebagai salah satu tahapan untuk regenerasi Pengabdi Bantuan Hukum di LBH Jakarta. LBH Jakarta membuka gelaran Kalabahu ini dengan menghadirkan Bambang Widjojanto (BW) sebagai pembicara dalam Stadium

Jakarta-bantuanhukum.or.id—Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Jum’at (27/03/15) mengadakan acara “Kampung Anti Korupsi” bersama warga Papanggo, Jakarta Utara. Acara kali merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan LBH Jakarta untuk membumikan nilai-nilai anti korupsi langsung kepada masyarakat. Dalam kegiatan ini, LBH Jakarta menyampaikan beberapa materi terkait dengan bahaya laten korupsi dengan dilengkapi dengan pemutaran film bertema korupsi yang

Jakata, bantuanhukum.or.id-Kamis, (26/03) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengadakan Diskusi Publik yang bertemakan “Tafsir Frasa Eksekusi Demi Hukum dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan” di Gedung LBH Jakarta. Acara ini menghadirkan tiga narasumber yakni Saut C Manalu Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Jakarta, Andari Yurikosari Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti dan Reytman Aruan

Prees Release Meyikapi putusan PN Jakarta pusat terhadap perkara Nomor: 527/PDT.G/2012/PN.JKT.PST yang telah diputus Selasa, 24 Maret 2015 kemarin, kami Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) menyampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Putusan Gugatan Warga Negara mengakhiri penjajahan Air di Indonesia-Jakarta. Mengakhiri pengabaian hak rakyat atas air selama 17 tahun di Jakarta dan praktek pembangkangan

Cikarang, bantuanhukum.or.id—Minggu (22/03) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta bersama warga Kampung Pilar Cikarang, menyelenggarakan kegiatan Kampung Anti Korupsi. Acara ini digelar sebagai bentuk tanggung jawab sosial LBH Jakarta untuk memberikan informasi dan mengedukasi masyarakat terkait permasalahan korupsi yang semakin mengkhawatirkan di Bumi Pertiwi. Acara yang dihadiri oleh sekitar 50 warga ini diisi dengan refleksi perjuangan

Bangkok, bantuanhukum.or.id-Pada 21–23 Maret 2015, perwakilan LBH Jakarta (F. Yonesta, Ade Wahyudin, dan Maruli Tua Rajagukguk) menghadiri workshop yang diselenggarakan oleh The Law Reform Commission of Tailand bekerjasama dengan Asian Institute for Human Rights, di Bangkok-Thailand. Workshop ini dihadiri oleh 40 perwakilan organisasi bantuan hukum dan organisasi sosial dari kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara,