Jakarta – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menindak lanjuti hasil konfrensi pers kemarin (Minggu, 06/07/2014) untuk melaporkan Fahri Hamzah ke Badan Kehormatan (BK) DPR RI Senin, (07/07/2014). Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini dilaporkan terkait tudingannya ke LBH Jakarta soal kucuran dana hibah dari Pemprov DKI Jakarta pada tahun 2013. Ditemui di

 Jakarta – LBH Jakarta akan melaporkan Fahri Hamzah ke Badan Kehormatan (BK) DPR karena menuduh lembaga tersebut menerima uang dari Joko Widodo untuk menyerang Prabowo. Fahri dinilai kerap melontarkan ucapan yang tak berlandaskan fakta. “Kesalahan Fahri menumpuk. Publik harus menghukum Fahri Hamzah,” kata Direktur LBH Jakarta, Feby Yonesta di gedung YLBHI, Jl Diponegoro, Jakarta Pusat,

LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA Jalan Diponegoro No. 74, Jakarta 10320 Telp. (62-21) 3145518 (Hunting), Fax. (62-21) 3912377 e-mail : lbhjakarta@bantuanhukum.or.id   Nomor : 857/SK/LBH/VII/2014 Perihal : Teguran ke Fahri Hamzah Kepada Yth. Fahri Hamzah Anggota Komisi III DPR – RI di Gedung MPR/DPR – RI Dengan hormat, Dengan ini Kami Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta,

Jakarta, LBH Jakarta – Rombongan mahasiswa dari Deakin University Australia berkunjung ke kantor LBH Jakarta, 01/07/2014. Kunjungan yang mereka lakukan ke LBH Jakarta dalam rangka study tour steakholder hukum di Indonesia. Kunjungan mereka ke Indonesia pada kesempatan kali ini juga dalam rangka kerjasama dengan Internship International. Rombongan terdiri dari gabungan mahasiswa dan dosen Deakin University

Emanuele Lobina, Ahli hak atas air dan dosen utama dari University of Greenwich, Inggris dihadirkan oleh LBH Jakarta dan Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ)  memberikan pendapatnya tentang pengembalian pengelolaan air dari swasta ke negara/publik. Pendapatnya bisa menjadi masukan bagi LBH Jakarta dan KMMSAJ yang sedang memperjuangkan hak atas air untuk warga Jakarta agar

Sudah tujuh belas tahun pengelolaan air di Jakarta diprivatisasi sehingga merugikan keuangan negara dan hak atas air warga. LBH Jakarta dan Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta(KMMSAJ) melakukan gugatan warga negara untuk nasionalisasi atau pengembalian pengelolaan air ke publik. Berjalan waktu muncul rencana pembelian saham PT. PAM Lyonnaise Jaya (Palyja)oleh Pemprov DKI Jakarta melalui PT.

Jakarta. Penegakan hukum menjadi permasalahan terbesar dalam upaya memperbarui hukum acara pidana, khususnya yang berkaitan dengan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pemahaman keliru akan konsep PK dan arogansi sektoral untuk memperjuangkan kepentingan masing-masing pihak adalah faktor kunci ketidakmampuan komunitas hukum Indonesia untuk memperjuangkan keadilan dan hak-hak asasi manusia

Jakarta. Nanik Sumarni kini bernafas lega, setelah delapan puluh lima hari mendekam di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Pondok Bambu, akhirnya pada 10 Maret 2014 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur diketuai H. Purwadi S.H., M.H., menyatakan Nanik Sumarni dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. Kasus

Jakarta. Sabtu 8 Maret 2014, LBH Jakarta menyelenggarakan ujian tertulis Kalabahu angkatan 35 secara serentak yang diikuti oleh 105 orang dari total 174 orang yang mendaftar. Pelaksanaan Ujian Kalabahu 35 dilakukan secara serentak dengan membagi peserta ujian langsung menjadi dua gelombang dan peserta ujian secara online satu gelombang.  Para peserta yang mengikuti ujian langsung di