Siaran Pers Senin, 13 Februari 2023 – Menindaklanjuti laporan orang tua murid SDN Pondok Cina 1 terkait dugaan maladministrasi pengalihan fungsi lahan serta pemusnahan aset bangunan SDN Pondok Cina 1 oleh Wali Kota Depok, Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya melalui undangan nomor B/70/LM.21-34/0182.2022/II/2023 tanggal 2 Februari 2023 meminta orang tua murid SDN Pondok Cina 1 dan Wali Kota Depok

Siaran Pers Tim Advokasi Save KPK, Merespon Konferensi Pers Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman RI.   Merespons konferensi pers Ombudsman RI atas laporan Pegawai KPK terhadap Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) oleh KPK dan BKN, dengan ini Tim Advokasi Save KPK yang merupakan Kuasa Hukum dan/atau Pendamping Pegawai KPK yang disingkirkan melalui TWK menyampaikan: Pertama, kami

Siaran Pers: Ombudsman harus Memeriksa Polda Metro Jaya terkait Pembubaran, Penangkapan dan Penetapan Tersangka 9 Peserta Aksi Hari Pendidikan Nasional 2021 Kamis, 27 Mei 2021, Tim Advokasi untuk Demokrasi melaporkan dugaan Pelanggaran Prosedur, Perbuatan Melawan Hukum dan/atau Tindakan Melampaui Wewenang yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Metro Jaya beserta jajaran dibawahnya dalam Aksi Hari Pendidikan Nasional

Senin (02/03), Tim Advokasi untuk Demokrasi (LBH Jakarta, Kontras, LBH Pers, LBH Masyarakat, dan Imparsial) bersama dengan perwakilan koran brutalitas kepolisian saat aksi Reformasi Dikorupsi, melakukan pengaduan ke Ombudsman RI atas dugaan tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya, Kepolisian Resor Metropolitan Jakarta Pusat, serta Kepolisian Resor Metropolitan Jakarta Barat dalam menangani

Suciwati, istri dari mendiang pejuang HAM Munir Said Thalib resmi mengadukan Presiden Republik Indonesia ke Ombudsman RI atas dugaan maladministrasi hilangnya dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) kasus kematian Munir (6/11). Dalam pelaporannya Suciwati didampingi oleh YLBHI, LBH Jakarta, KontraS, Imparsial dan Amnesty Internasional Indonesia. Suciwati dalam kesempatan Pers Conference yang diadakan di Ombudsman RI menyampaikan

15 tahun sudah kasus tragedi dibunuhnya Munir. Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM) menyelenggarakan diskusi publik yang mengusung judul “Kasus Munir: ‘Menggugat’ Sikap Pemerintahan Jokowi”. Diskusi tersebut diselenggarakan pada 23 September 2019 di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Narasumber diskusi tersebut yaitu Ninik Rahayu sebagai wakil ketua Ombudsman RI, Usman Hamid mantan Tim Pencari Fakta

Ombudsman RI menggelar rapat monitoring pelaksanaan rekomendasi Ombudsman tentang maladministrasi dalam proses penataan Kampung Baru Dadap oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanggerang, Senin (23/7) di kantor Ombudsman RI. Rapat ini digelar untuk mengetahui sejauh mana Kantor Pertanahan Kabupaten Tanggerang proaktif melakukan pengecekan lapangan untuk status kepemilikan tanah yang dimohonkan warga Kampung Dadap. Rapat ini dihadiri oleh

Marni, ibu dari Andro anak yang menjadi korban salah tangkap dan penyiksaan, bersama LBH Jakarta mendatangi Ombudsman RI (21/05). Kedatangan Marni dan LBH Jakarta ke Ombudsman guna menanyakan tindak lanjut pengaduan dugaan maladministrasi yang dilakukan Kementerian Keuangan. Dugaan maladministrasi tersebut terkait dengan keterlambatan pembayaran ganti rugi korban salah tangkap. Terhitung, sudah hampir 2 tahun Andro

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dalam Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan yang diumumkan pada 9 April 2018 menyatakan Kantor Pertanahan Jakarta utara telah melakukan maladministrasi dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas nama PT. Bumi Pari Asri. Hal tersebut membuat sejumlah warga Pulau Pari yang datang ke kantor ORI di Jalan