Siaran Pers No. 002/II/2018 Jakarta, 28 Februari 2018 –Tanggal 11 Maret 2018 nanti, genap 5 tahun usia perjuangan GEBER BUMN mengadvokasi pelanggaran ketenagakerjaan di perusahaan BUMN dan belum menemukan penyelesaian yang substantif. Meski pemerintah dan  Panja Komisi IX DPR RI sudah menyepakati akan pelaksanaan rekomendasi Panja OS BUMN, namun perusahaan-perusahaan BUMN tetap tak bergeming. Perusahaan-perusahaan

Puluhan buruh yang tergabung dalam GEBER BUMN menghadiri Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDP/RDPU) dengan Komisi IX DPR RI (07/02). Rapat yang diagendakan untuk membahas kelanjutan penanganan kasus ketenagakerjaan, khususnya outsourcing di BUMN juga dihadiri oleh perwakilan pemerintah seperti Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian BUMN. Tidak ketinggalan perwakilan dari Direksi Perusahaan

PRESS RELEASE : 040/X/2015 PEMERINTAHAN JOKOWI-JK ADALAH REZIM PENINDAS DAN MEMPERBUDAK BURUH INDONESIA Pemerintahan Jokowi–JK dalam upaya menjawab permasalahan ekonomi yang tengah melanda Indonesia mengeluarkan paket kebijakan ekonomi. Dari paket kebijakan ekonomi yang telah di keluarkan hingga ke empat ini, ada satu hal yang sangat disorot oleh kaum buruh Indonesia yaitu mengenai pelanggengan politik upah

Karawang, bantuanhukum.or.id—Berbagai organisasi seperti SERBUK, FSP2KI, LBH Jakarta, TI, dan SAPU Koruptor pada 24 Mei 2015 menyelenggarakan acara panggung kebudayaan dengan tema “Satu Mimpi Satu Barisan Rakyat Bersatu Melawan Kekuasaan Modal.” Acara ini diselenggarakan di GOR Adiarsa Karawang dari pukul 13.00 hingga pukul 17.00. Panggung kebudayaan ini diisi dengan berbagai macam penampilan seperti penampilan beberapa kelompok

Jakarta, bantuanhukum.or.id-Rabu 20 Mei 2015 bertepatan dengan hari Kebangkitan Nasional, Gerakan Bersama Buruh BUMN (GEBER BUMN) bersama dengan PPMI dari Karawang melakukan aksi di depan Gedung DPR RI. Pukul 10.30 WIB massa aksi sudah berkumpul di depan gedung TVRI dan berjalan bersama menuju depan gedung DPR RI. Aksi kali ini mengangkat isu “Outsourcing bukan pekerjaan

Hentikan Praktek Korupsi untuk Penuhi Kesejahteraan Buruh Buruh dan korupsi memiliki keterkaitan yang erat, dimana dalam praktek perlindungan buruh, perilaku korup aparat menghalangi pemenuhan hak-hak mereka. Persoalan sehari-hari yang dihadapi oleh buruh, seolah-olah berkutat pada soal upah, jam kerja, cuti, jaminan sosial, kebebasan berserikat, dan hak-hak normatif lain. Persoalan mencari akar permasalahan dari semua masalah-masalah

  Kalimantan, bantuanhukum.or.id-Sabtu, 21 Maret 2015, ratusan pekerja/buruh outsourcing se-Kalimantan Barat yang tergabung dalam Serikat Pekerja Mandiri PT PLN (Persero) dan Gerakan Bersama Pekerja/Buruh BUMN (GEBER BUMN) berkonsolidasi dan menyatukkan satu tekad untuk bersama-sama berjuang untuk merebut hak-hak mereka yang direnggut oleh sebuah sistem yang bernama “Sistem Outsourcing” dan menuntut “Sistem Outsourcing” dihapuskan oleh Pemerintah.

Jakarta, bantuanhukum.or.id—Rabu (10/12) tepat pada perayaan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia. Massa buruh yang tergabung dalam Gerakan Bersama Buruh/Pekerja BUMN (Geber BUMN) memperingati hari HAM Sedunia dengan melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Kementrian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Mereka menuntut ke Menteri BUMN agar menghapus sistem kerja outsourcing di BUMN dan mengangkat pekerja

Press Release LBH Jakarta No. :  1262 / SK / LBH / X / 2014 Minggu 26 Oktober 2014 Presiden Joko Widodo telah mengumumkan susunan kabinetnya yang diberi nama Kabinet Kerja. Rakyat memandatkan kepercayaan kepada Kabinet Kerja yang mulai bekerja hari ini, Senin (27/10) sekaligus bersedia mengawasi kinerja pemerintahan dalam meningkatkan kesejahteraan umum sebagaimana cita-cita