Siaran Pers Jakarta, 12 Januari 2015, LBH Jakarta mengecam keras tindakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Pemprov DKI) lakukan penggusuran paksa secara brutal dan sewenang-wenang kepada warga RT 11,12,15 RW 10 Bukit Duri, Jakarta Selatan dengan menggusur sebanyak 163 KK, 502 jiwa dan 97 bidang, meski surat yang menjadi dasar penggusuran tersebut masih disengketakan ke Pengadilan

Jakarta, bantuanhukum.or.id – LBH Jakarta selenggarakan diskusi publik dengan tema “Kami Terusir: Mengungkap Penggusuran Paksa di DKI Jakarta” di gedung LBH Jakarta, Senin (31/08). Diskusi ini di gelar sebagai bentuk upaya untuk menemukan LBH Jakarta untuk menemukan solusi akibat maraknya penggusuran paksa di DKI Jakarta. Diskusi publik ini dipandu oleh salah satu Pengacara Publik LBH

Bogor, bantuanhukum.or.id—LBH Jakarta selenggarakan pelatihan Atap Rakyat lanjutan, “Mendorong Hak Akses Informasi, Hak Partisipasi untuk Mewujudkan Keadilan Dalam Penataan Ruang di DKI Jakarta” di Hotel Salak Bogor, Sabtu (29/8). Pelatihan ini kembali diselenggarakan oleh LBH Jakarta guna meningkatkan kemampuan komunitas-komunitas dampingan LBH Jakarta untuk mengadvokasi dirinya sendiri. Pelatihan yang dihadiri oleh perwakilan dari komunitas Kali

Press Release Sebuah dokumen Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang dikeluarkan tahun 1998 tentang pemberhentian Letjen (Purn) Prabowo Subianto dari ABRI/TNI kini beredar luas di media dan masyarakat. Dokumen itu juga menyebutkan dasar-dasar pertimbangan yang diambil oleh DKP dalam pemberhentian itu, yang salah satunya Prabowo Subianto dianggap telah melakukan tindak pidana . Menurut dokumen itu, Prabowo

Selasa 10 Juni 2014 telah diselenggarakan konferensi pers mengenai kasus penghilangan paksa 1997/1998. Konferensi pers tersebut diadakan di ruang Mochtar Lubis Kantor LBH Jakarta. Hadir di acara tersebut diantaranya Hendardi (aktivis SETARA Institute), keluarga korban, Jeremiah Limbong (aktivis YLBHI) yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Lupa. Dalam konferensi pers ini, koalisi menuntut pengungkapan kasus