Koalisi Seni Luncurkan Pantauan Pelanggaran Kebebasan Berkesenian 2021 Jakarta – Pemantauan pelanggaran kebebasan berkesenian sepanjang 2021 menghadirkan gambaran suram. Sebab, pandemi Covid-19 jadi dalih negara membatalkan atau membubarkan sebagian acara seni. “Standar ganda digunakan negara selama pandemi. Acara seni yang melibatkan pejabat pemerintahan tetap terlaksana, sementara acara lain tidak diperbolehkan,” ujar Koordinator Peneliti Kebijakan Koalisi

Siaran Pers Bersama Tim Advokasi Pondok Pesantren Ibnu Mas’ud Ratusan anak-anak Pondok Pesantren Ibnu Mas’ud terancam akan kehilangan pondoknya pada tanggal 17 September 2017. Ibnu Mas’ud, tempat belajar hafalan Al Quran yang banyak memfasilitasi anak tidak mampu dan terpinggirkan, dianggap sebagai sarang teroris dan mengajarkan tindakan terorisme. Perasaan tidak adil terhadap tindakan pemerintah dan trauma

PERNYATAAN SIKAP LBH JAKARTA Nomor : 624/SK-RILIS/V/2017 (09/05/17) – “Wacana pembubaran Ormas HTI yang dikemukakan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Menteri Dalam Negeri merupakan pernyataan yang arogan, anti demokrasi, inkonstitusional dan melawan hukum”, demikian dinyatakan oleh Alghiffari Aqsa, S.H., Direktur LBH Jakarta. Jelas dalam bangunan negara demokrasi kemerdekaan berkumpul merupakan hak

Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, UU Nomor 12/2005 tentang Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik (Sipol) sudah menjamin hak setiap orang atas kebebasan beragama/kepercayaan (KBB) termasuk hak mempunyai agama/kepercayaan sesuai dengan pilihannya, hak untuk beribadah dan lain-lain. Akan tetapi, jaminan hukum dan konstitusi belum bisa dilaksanakan secara baik. Kelompok-kelompok minoritas keagamaan/kepercayaan di negeri ini belum bisa