Jakarta, bantuanhukum.or.id—Unjuk rasa dan mogok nasional tengah berlangsung di berbagai kawasan industri di Indonesia, Selasa (24/11). Unjuk rasa dan mogok nasional ini dilakukan oleh ribuan buruh untuk menuntut pemerintahan Jokowi-JK agar mencabut PP 78 tentang Pengupahan. Unjuk rasa dan mogok nasional tersebut diantaranya dilakukan di kawasan-kawasan industri serta pabrik-pabrik di Tanggerang, Pulogadung, Cakung, Sunter, Tanjung

Jakarta, bantuanhukum.or.id-Para perempuan dari berbagai lembaga dan juga individu yang tergabung dalam Kaum Ibu dan Perempuan Indonesia melangsungkan deklarasi penolakan terhadap PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, di LBH Jakarta,(20/11/). Deklarasi ini dilakukan karena mereka menilai PP 78 hanya menguntungkan pengusaha tanpa sedikitpun mampu mensejahterakan kaum buruh. Mereka menegaskan bahwa pernyataan Pemerintah yang menyatakan

Sehubungan telah dikeluarkannya PP No. 78  Tentang Pengupahan dan Formula Kenaikan Upah Minimum yang menyengsarakan kehidupan para Kaum Buruh dan Rakyat Indonesia, maka  dengan ini Buruh dan Rakyat Indonesia  melakukan Penolakan terhadap PP tersebut dengan 5 alasan sebagai berikut: SERIKAT PEKERJA TIDAK DILIBATKAN DALAM KENAIKAN UPAH MINIMUM. Keterlibatan serikat pekerja dalam menentukan kenaikan upah merupakan

Jakarta, bantuanhukum.or.id – Rabu (11/11), LBH Jakarta bersama dengan perwakilan buruh lintas serikat pekerja melaporkan tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat Polda Metro Jaya. Tindak kekerasan dilakukan oleh polisi terhadap 23 orang buruh yang menjadi peserta aksi dan 2 orang pekerja bantuan hukum LBH Jakarta yang turut mendampingi aksi massa “Menolak PP Pengupahan” tertanggal 30

RILIS No: 1233/SK-RILIS/X/2015 Lembaga Bantuan Hukum Jakarta mengecam tindakan kriminalisasi yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Metro Jaya (Polda Metro Jaya) terhadap 2 orang pengabdi bantuan hukum LBH Jakarta dan 23 orang buruh lintas serikat pekerja. Mereka menjadi korban kriminalisasi saat sedang melaksanakan aksi damai menuntut pembatalan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta menyerukan dukungan antikriminalisasi dan mendukung gerakan buruh. Pernyataan tersebut menyusul tindakan yang dilakukan aparat Kepolisian ketika buruh menggelar aksi Jumat 30 Oktober 2015 di Istana Negara, Jakarta. Akibat insiden tersebut, LBH Jakarta mencatat sekitar 25 orang buruh ditangkap dan mengalami luka-luka. Menurut Pengacara Publik dari LBH Jakarta, Maruli Tua Rajagukguk sejatinya

Rilis Pers: 1232/SK-RILIS/X/2015 Jakarta, 30 Oktober 2015 – Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta) mengecam kekerasan brutal yang dilakukan oleh polisi terhadap dua orang pengabdi bantuan hukum LBH Jakarta, yakni Tigor Gempita Hutapea S.H. dan Obed Sakti Luitnan, S.H. , ketika mengawal aksi buruh di depan Istana Merdeka. Mereka dipukul dan diseret hingga keduanya mengalami

Jakarta, bantuanhukum.or.id – Komite Persatuan Rakyat batalkan PP tentang pengupahan kembali melakukan aksi di depan istana negara pada rabu 28 oktober 2015, aksi  yang dilakukan dari berbagai organisasi serikat buruh yang bergabung dalam Komite Persatuan Rakyat memulai aksinya terlebih dahulu di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) sekaligus menjadikan Kemenakertrans sebagai titik kumpul massa aksi.

Proses pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pengupahan, ada suara penolakan dari buruh dan aktivis advokasi perburuhan. Mereka menolak pengesahan RPP itu jika isinya masih potensial merugikan buruh. Salah satu yang disasar adalah sanksi pidana. Pengacara publik LBH Jakarta, Wirdan Fauzi, mengecam penghilangan sanksi pidana dalam RPP. Ketentuan lama, PP No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan