Dalam Negara Hukum modern keberadaan Kejaksaan atau lembaga penuntutan umum merupakan bagian dari pembagian keseimbangan kekuasaan dalam institusi peradilan. Ia merupakan bagian dari institusi yang memiliki kewenangan sebagai Aparat Penegak Hukum, khususnya dalam hal penuntutan. Ia mewakili kepentingan Negara sekaligus publik, karena dalam proses peradilan pidana, ia dianggap sebagai representasi atau kehadiran Negara dalam menuntut seseorang atau warga yang dianggap melanggar hukum pidana

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengecam keras penggunaan kekuatan berlebihan (excessive use of force) dan penangkapan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Kepolisian di Desa Kalasey Dua, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Berdasarkan informasi yang beredar, warga mengalami kekerasan saat sedang berjuang mempertahankan ruang hidup mereka satu-satunya dari upaya penggusuran paksa yang dilakukan dengan dalih pengamanan

Terjadinya proses perubahan politik 1998 telah berdampak pada perubahan aktor-aktor keamanan untuk kembali menata ulang peran dan fungsinya sesuai tata kehidupan politik demokratik. Penataan ulang aktor-aktor keamanan tersebut kemudian dikenal dengan nama reformasi sektor keamanan. Reformasi itu mensyaratkan perlunya penghormatan pada prinsip-prinsip negara hukum dan hak asasi manusia. Dalam kerangka reformasi sektor keamanan tersebut, institusi

Catatan Akhir Tahun LBH Jakarta 2019 Harapan begitu tinggi ketika Jokowi terpilih sebagai presiden 2014-2019. Sosok pemimpin sipil dengan visi nawacita yang menjadi janji kampanyenya membuat banyak orang terbuai. Di bawah kepemimpinannya, konsolidasi demokrasi pasca Reformasi diharapkan semakin solid. Besarnya dukungan yang diberikan membuatnya menang dari Prabowo Subianto, seorang Jenderal Orde Baru yang dianggap sebagai

Rabu, 27 Maret 2019, Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu) 40 yang diadakan LBH Jakarta memasuki hari ketiga. Dalam sesi kali ini Materi Kalabahu diisi oleh Bivitri Susanti, Bivitri adalah salah satu pendiri PSHK dan juga dosen yang mengajar di Sekolah Hukum Jentera. Bibip, Sapaan akrabnya, mengisi materi Kalabahu dengan tema “Demokrasi dan Negara Hukum Indonesia

Tahun 2018, memasuki 20 tahun usia Reformasi. Pada moment bersejarah ini berbagai elemen masyarakat dan organisasi buruh, petani, bantuan hukum, aktivis HAM, jaringan solidaritas untuk korban pelanggaran HAM, lingkungan hidup, jurnalis, organisasi perempuan hingga organisasi LGBTIQ-memberikan catatan refleksi 20 tahun perjalanan Reformasi. Catatan Refleksi 20 Tahun Reformasi merupakan rangkuman dari berbagai laporan yang disusun oleh

Oleh: Ilham Syah (Ketua KPBI) 21 tahun yang lalu, sekitar bulan Mei 1997 bersama Herny Sualang dan Petrus Bimo Anugrah. Sesaat setelah keluar dari sel tahanan Polda Metro Jaya. Sebelumnya kami ditangkap di awal tahun 1997 saat ada operasi gabungan dini hari di daerah Pasar Jumat Lebak Bulus. Diktator Orde Baru menetapkan Partai Rakyat Demokratik

Empat puluh tujuh tahun bukanlah waktu yang singkat untuk sebuah organisasi bantuan hukum atau organisasi hak asasi manusia. LBH Jakarta bisa dikatakan sebagai lembaga yang sudah cukup tua, mengalami 27 tahun kerasnya Orde Baru, mendorong reformasi dan merasakan bagaimana Orde Reformasi yang sudah memasuki usianya yang ke-20 pada tahun ini. Dalam peringatan usianya yang ke

Siaran Pers Pembukaan Karya Latihan Bantuan Hukum Angkatan ke 39 LBH Jakarta LBH Jakarta kembali menggelar Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu) yang ke-39. Kalabahu merupakan pelatihan hukum, demokrasi dan hak asasi manusia tahunan LBH Jakarta untuk menjaring calon-calon pengabdi bantuan hukum di LBH Jakarta. Mulai 6 April sampai dengan 19 Mei 2018 peserta akan disuguhi