Oleh: Auditya Saputra* Pengantar Perjalanan panjang proses persidangan 29 karyawan Sarinah yang menjadi korban kriminalisasi pada aksi 21-22 Mei telah mencapai babak akhir. Hari Kamis, 19 September 2019, Majelis Hakim PN Jakarta Pusat dalam perkara No. 844/Pid.B/2019/PN. Jak-Pus, yang terdiri dari Wadji Pramono, S.H., M.H., Taryawan Setiawan, S.H., M.H., Yuzaida S.H., M.H., resmi menjatuhkan vonis

Sidang lanjutan perkara pidana No. 844/Pid/2019/PN.Jak-Pus terhadap 29 terdakwa karyawan Sarinah yang diduga terlibat kerusuhan 21-22 Mei kembali digelar, Selasa, (03/09) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Agenda persidangan kali ini adalah pemeriksaan saksi yang meringankan (a de charge) dan keterangan ahli. Penasihat hukum terdakwa menghadirkan Saksi Bimo Wiwoho, seorang jurnalis dan Dr. Achmad Sofian, S.H.,

LBH Jakarta mengecam tindakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta yang menyelenggarakan sidang perdana rusuh 21-22 Mei 2019 secara sewenang-wenang. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memindahkan ruang sidang tanpa memberitahukan kepada LBH Jakarta selaku kuasa hukum, sedangkan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menolak memberikan surat dakwaan dan berkas perkara kepada LBH Jakarta selaku kuasa

Ferry M Pasaribu, bekas General Manager Divisi Sistem Manajemen dan Informasi Teknologi PT Sarinah Persero. Ia adalah si peniup peluit dalam tindak pidana korupsi, dikenal sebagai whistleblower. “Ketika melihat sesuatu yang menurut hati kecil saya tidak benar, maka saya harus melawannya. Sebab, jika ada kasus korupsi di tempat saya bekerja, maka efek itu akan saya

Jakarta, bantuanhukum.or.id – LBH Jakarta bersama Whistleblower (pelapor) kasus korupsi PT. Sarinah (Persero), Sdr. Ferry M. Pasaribu, menggelar konferensi pers di LBH Jakarta, Selasa (18/8/2015). Konferensi Pers tersebut terkait dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dialami oleh Sdr. Ferry M. Pasaribu selaku General Manager Divisi Sistem Manajemen dan Informasi Teknologi PT. Sarinah (Persero). Keputusan Pemutusan Hubungan