Tanah dan hunian yang layak merupakan hal yang sangat penting bagi manusia sebagaimana dijamin dalam Artikel 25 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Artikel 11.1 Konvensi Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (KHIESB). Dari tanah manusia dapat melangsungkan kehidupan, membangun relasi-relasi sosial, nilai, norma, kebudayaan dan sistem gagasannya. Tanpanya, kehidupan dan peradaban manusia tak

9 orang pengunjuk rasa dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2021 ditetapkan sebagai tersangka dugaan pidana Pasal 14 Ayat 1 UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Pasal 216 dan 218 KUHP oleh Polda Metro Jaya pada hari Selasa 4 Mei 2021. Mereka yang ditetapkan sebagai tersangka terdiri dari Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa

(Jakarta, 1 Desember 2020) Tim Advokasi Untuk Demokrasi (Taud) kecewa dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang mengabaikan hak tiga orang anak yang berhadapan dengan hukum (abh) untuk mendapatkan diversi dalam proses hukum pra penuntutan. Diversi merupakan bentuk pengalihan proses pidana kepada anak yang bertujuan agar tidak terjadi penghukuman yang mengabaikan kepentingan terbaik anak. Ketiga anak

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat kembali menggelar sidang 6 Aktivis Tahanan Politik Papua pada Jumat, 03 April 2020. Agenda persidangan kali ini adalah pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sidang dilakukan secara virtual/teleconference, dimana para tahanan tetap berada di dalam rumah tahanan negara, sedangkan majelis hakim, jaksa penuntut umum dan kuasa hukum hadir di

Polda Metro Jaya dan berbagai kantor Kepolisian di beberapa daerah melarang mahasiswa untuk menggunakan hak konstitusionalnya untuk berdemonstrasi, menyampaikan pendapat dimuka umum hingga Pelantikan Presiden RI dan Wakil Presiden RI terpilih pada 20 Oktober 2019. Berkenaan dengan itu, Kapolda menyatakan jika ada pihak yang hendak melakukan unjuk rasa, kepolisian akan melakukan diskresi dengan tidak memberikan

Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi terdiri dari ICW, Kontras, LBH Jakarta dan Amnesti Indonesia melakukan Aksi Teatrikal bertajuk “Melaporkan Kasus Penyerangan Novel Baswedan ke Polisi Tidur” di depan Mabes Polri, Senin, (15/07). Aksi ini dilakukan sebagai kritikan terhadap kepolisian atas penanganan kasus Novel Baswedan yang dinilai sangat lamban dan terkesan tidak mengalami kemajuan berarti. Dalam

A. PENDAHULUAN Pada tanggal 21 dini hari, KPU mengumumkan hasil pemilu. Dan pada tanggal 21 Mei siang aksi damai dimulai oleh pendukung 02. Aksi ini berlanjut pada tanggal 22 Mei hingga malam hari. Di sela-sela aksi damai tersebut terjadi insiden yang mengarah pada kerusuhan yang terjadi pada tanggal 22 Mei dini hari hingga tanggal 22

Warga Pulau Pari kembali melakukan unjuk rasa di depan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Senin (01/10). Unjuk rasa tersebut dilakukan untuk meminta Kementerian ATR/BPN untuk mencabut sertifikat tanah yang dimiliki oleh PT. Bumi Pari Asri di Pulau Pari. Dalam unjuk rasa tersebut warga meminta agar pihak Kementerian ATR/BPN yang dipimpin oleh Sofyan

Masyarakat dari 3 Kecamatan di Kabupaten Bogor, (Rumpin, Parung Panjang, dan Gunung Sindur) melakukan unjuk rasa di depan Kantor Bupati Kabupaten Bogor menolak eksploitasi lingkungan yang dilakukan perusahaan tambang, Rabu (18/07). Masyarakat dari 3 kecamatan tersebut mengeluhkan persoalan rusaknya jalan yang diakibatkan oleh truk-truk tambang yang kelebihan muatan dan banyaknya masyarakat dari 3 kecamatan tersebut