Siaran Pers No. 002/II/2018 Jakarta, 28 Februari 2018 –Tanggal 11 Maret 2018 nanti, genap 5 tahun usia perjuangan GEBER BUMN mengadvokasi pelanggaran ketenagakerjaan di perusahaan BUMN dan belum menemukan penyelesaian yang substantif. Meski pemerintah dan  Panja Komisi IX DPR RI sudah menyepakati akan pelaksanaan rekomendasi Panja OS BUMN, namun perusahaan-perusahaan BUMN tetap tak bergeming. Perusahaan-perusahaan

Komisi Informasi Pusat (KIP) menggelar sidang perdana permohonan informasi publik warga Kebun Sayur Ciracas, Rabu (21/02). Permohonan informasi publik ini diajukan warga Kebun Sayur karena Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Timur menolak permohonan informasi terkait surat keputusan pemberian hak atas tanah dan salinan sertifikat Kebun Sayur Ciracas. Majelis Komisioner KIP memulai sidang perdana ini dengan

Kamis, 22 Februari 2018, Ruang PK Ojong-Muchtar Lubis LBH Jakarta nampak ramai dipenuhi oleh wartawan, mahasiswa dan masyarakat sipil lainya. Mereka semua hadir memenuhi LBH Jakarta guna mengikuti diskusi publik yang diadakan oleh LBH Jakarta. Diskusi ini diselenggarakan untuk menyoroti potret pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak di tingkat kepolisian. Diskusi Publik tersebut menghadirkan

Tim Advokasi Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta dalam persidangan lanjutan Surat Keputusan Hak Guna Bangunan Pulau D reklamasi hari ini (21/2) mempertanyakan tentang dugaan adanya surat keputusan baru yang merevisi Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 1697/HGB/BPN-09.05/2016 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT. Kapuk Naga Indah, berkedudukan di Kota Administrasi

Ayah Afif sekarang sudah berusia 75 tahun. Dimasa senja ia bukannya menikmati ketenangan, ia masih menunggu kepastian. Sampai saat ini ia masih menunggu kepastian laporan pidana yang pernah dibuat tahun-tahun sebelumnya, sejak tahun 2015. Ia melaporkan Bupati Asahan Sumatera Utara atas 4 kasus. Mulai dari dugaan korupsi, pemalsuan hingga penggelapan. Ia melaporkannya perkara tersebut bukan

It was only four weeks ago that two young Australian law graduates, Hannah Figueroa and Jeremy Hutton, touched down in Jakarta to begin a month-long internship at the Legal Aid Institute Jakarta (LBH Jakarta). They undertook their placements as part of the Australian Consortium of In-Country Indonesian Studies Legal Professional Practicum 2018. However, with their

Manuver Adrianus Meliala dan Penyidikan Polisi yang Sangat Lama 10 bulan telah berlalu pasca kejadian penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan. Sungguh malang nasib Novel, dalam kurun waktu yang sekian lama, kasusnya bukan belum menemui titik terang. Bahkan, sebanyak 167 penyidik yang diturunkan polisi hanya bisa menerbitkan sketsa wajah terduga

Puluhan buruh yang tergabung dalam GEBER BUMN menghadiri Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDP/RDPU) dengan Komisi IX DPR RI (07/02). Rapat yang diagendakan untuk membahas kelanjutan penanganan kasus ketenagakerjaan, khususnya outsourcing di BUMN juga dihadiri oleh perwakilan pemerintah seperti Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian BUMN. Tidak ketinggalan perwakilan dari Direksi Perusahaan

Siaran Pers: Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta “KSTJ Minta Gubernur DKI Jakarta Masuk Sebagai Penggugat HGB Pulau D” Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta meminta Gubernur DKI Jakarta masuk sebagai penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara Pembatalan Hak Guna Bangunan (HGB) Reklamasi Pulau D. Pada tanggal 21 November 2017, 15 orang nelayan tradisional dan Wahana Lingkungan