Siaran Pers Bersama Tim Advokasi Pondok Pesantren Ibnu Mas’ud Ratusan anak-anak Pondok Pesantren Ibnu Mas’ud terancam akan kehilangan pondoknya pada tanggal 17 September 2017. Ibnu Mas’ud, tempat belajar hafalan Al Quran yang banyak memfasilitasi anak tidak mampu dan terpinggirkan, dianggap sebagai sarang teroris dan mengajarkan tindakan terorisme. Perasaan tidak adil terhadap tindakan pemerintah dan trauma

Jumat, 8 September 2017 – Gerakan Aliansi Menentang Pembatasan Motor (GAMPAR) mengapresiasi keputusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membatalkan perluasan pembatasan lalu lintas sepeda motor dari Bundaran Hotel Indonesia (Jl. MH Thamrin) ke Bundaran Senayan (Jl. Jendral Sudirman), Jakarta. Kebijakan itu dinilai mendengarkan aspirasi publik yang santer bergulir belakangan ini. “Namun, kami mengingatkan, seyogyanya pengambilan kebijakan

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyelenggarakan Diskusi Publik yang berjudul “Problematika Ojek Online” di Gedung LBH Jakarta (06/09). Diskusi publik diselenggarakan oleh LBH Jakarta untuk mengurai akar masalah dan memberikan solusi akibat dari adanya masalah-masalah yang timbul terkait adanya ojek online yang menjadi pro dan kontra di masyarakat.  Dalam diskusi tersebut LBH Jakarta menghadirkan Azas

Upaya pembungkaman terhadap suara kritis kembali terjadi. Lagi-lagi pasal karet pencemaran nama baik menjadi ‘senjata’ kriminalisasi.  Rabu, 6 September 2017 yang lalu jurnalis dan aktivis kebebasan berekspresi  Dandhy Dwi Laksono dilaporkan oleh Dewan Pengurus Daerah Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Jawa Timur, organisasi sayap PDI Perjuangan, ke Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan tuduhan menghina dan menebarkan kebencian

RILIS PERS LBH INDONESIA (YLBHI & 15 LBH KANTOR)   7 September 2017 menandai tiga belas tahun pembunuhan atas pejuang HAM Munir Said Thalib. 13 tahun sudah kasus ini dibiarkan tanpa terungkap siapa aktor intelektual dari pembunuhan, bahkan terjadi upaya sistemik menghalang-halangi dibukanya kebenaran. Apa yang sesungguhnya terjadi? LBH Indonesia menagih janji Jokowi –JK yang tertuang

Pendaftaran : 6 September 2017 – 22 September 2017 Pengumuman peserta : 25 September 2017 Daftar Ulang Peserta : 26 September 2017 – 27 September 2017 Dimulainya pelatihan : 30 September 2017 – 19 November 2017 Biaya Pelatihan sebesar Rp 500.000,00 (Bagi peserta yang dinyatakan Lulus secara administratif dan kualifikasi, pembayaran dilakukan pada saat daftar

Senin (04/09), Majelis Hakim pemeriksa perkara dengan nomor register : 629 / Pid. B / 2017 / PN Jkt. Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dapat membuktikan tindak pidana pengerusakan palang parkir dengan total kerugian seharga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) yang disangkakan terhadap Terdakwa Charles Andrew, namun

Rencana perluasan larangan sepeda motor melintasi di beberapa jalan protokol di Jakarta menuai protes. Rencananya, pemprov DKI akan memberlakukan larangan melintas bagi pesepeda motor di Jalan Sudirman hingga Bundaran Senayan dan sepanjang ruas Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Ketua Road Safety Association (RSA) Indonesia, sebuah LSM pemerhati keselamatan jalan, Ivan Virnanda mengatakan, meski tujuan perluasan

Kuda Troya kembali bekerja di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal tersebut semakin terlihat dengan hadirnya Brigjen Aris Budiman, Direktur Penyidikan KPK, di Pansus Angket KPK yang dibentuk secara tidak wajar oleh Dewan Perwakilan rakyat. Aris Budiman melakukan pembangkangan terhadap perintah pimpinan yang tidak mengizinkannya untuk hadir dalam pansus karena sikap pimpinan KPK jelas tidak mengakui