Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menolak keras rencana pemerintah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) menggelar Operasi Yustisi Kependudukan (OYK) terhadap Warga Negara Indonesia yang datang dari pedesaan ke kota besar Jakarta dan kota-kota di sekitarnya seperti Tangerang, Bekasi, Depok, dan Bogor pasca arus balik Idul Fitri 2017 seperti diberitakan di media massa.[1] Di

Siaran Pers LBH Jakarta Nomor 777/SK-ADV-PMU/VII/2017 Angka penggusuran paksa berpotensi meningkat setelah lebaran LBH Jakarta menelusuri data Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 dan menemukan adanya 507 program senilai Rp 22.714.432.254,- yang diduga mengimplementasikan penggusuran paksa di berbagai wilayah administratif DKI Jakarta dengan rincian sebagai berikut: 1. Jakarta Pusat, 91 program,

Jakarta Pusat   NO KEGIATAN DAN TEMPAT JENIS PENERTIBAN (Unit Usaha/Hunian) SATUAN KERJA NILAI ANGGARAN 1 Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum Tidak Diketahui Kelurahan Cempaka Putih Barat 33600000 2 Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum Tidak Diketahui Kelurahan Serdang 24440000 3 Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang

Sidang atas Herianto, Aris, dan Bihin terkait dugaan tindak pidana pencurian motor dan penadahan kembali digelar Kamis (22/6), di Pengadilan Negeri Bekasi. Setelah menunda membacakan dakwaan pada Senin (19/6) lalu di sidang perdana, Jaksa Penuntut Umum akhirnya menarik dakwaan yang telah disiapkannya bagi 3 orang tersebut. Sikap Jaksa Penuntut Umum ini didasari atas salinan penetapan

“PERBUDAKAN GAYA BARU” Laporan Sistem Kerja Kontrak pada Buruh Transportasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta & Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia (FBTPI)   Dalam berbagai tulisan tentang perburuhan seringkali dijumpai adagium yang berbunyi “Pekerja/buruh adalah tulang punggung perusahaan,”. Pekerja dikatakan sebagai tulang punggung, karena memang dia mempunyai peranan yang penting. Tanpa adanya pekerja, tidak akan

Pers Rilis : 750 / SK-RILIS / VI / 2017 Catatan Kasus Penyiksaan Disepanjang Tahun Tahun 2013 s.d 2016 Konvensi Anti Penyiksaan telah diadopsi oleh Majelis Umum PBB dalam Resolusinya No. 39/46 tanggal 10 Desember 1984 dan mulai diberlakukan pada tanggal 26 Juni 1987. Dengan menempatkan tanggal 26 Juni sebagai hari peringatan atas dukungan korban

Setelah satu minggu sejak penetapan praperadilan dibacakan oleh Hakim Praperadilan di PN Jakarta Selatan pada Selasa (13/6) lalu, akhirnya salinan penetapan tersebut dapat diterima oleh LBH Jakarta, selaku kuasa hukum pihak pemohon Selasa (20/6) siang tadi. “Ketiadaan salinan putusan tersebut sangat berdampak bagi kehidupan klien kami,” ujar Bunga Siagian, kuasa hukum para korban penyidikan tidak

Siaran Pers Masyarakat Peduli Pendidikan mendesak Presiden Joko Widodo segera melaksanakan janjinya untuk meninjau ulang kebijakan sekolah 40 jam yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI berdasarkan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah, mengingat kebijakan tersebut akan segera dilaksanakan pada tahun ajaran 2017/2018. Kebijakan sekolah 40 jam bertentangan dengan berbagai peraturan perundang-undangan,

Sidang perdana perkara Herianto, Aris dan Bihin terkait tuduhan tindak pidana curian kendaraan bermotor tetap digelar Pengadilan Negeri Bekasi (19/06). Sidang terhadap ketiganya tetap dilakukan meneruskan berkas perkara yang telah dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Bekasi. Namun, sidang tersebut ditunda karena sebelumnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusan sidang praperadilan tanggal 13 Juni 2017 menyatakan bahwa penyidikan