Hari Bhayangkara ke 70 – LBH Jakarta mendesak Kepolisian Republik Indonesia untuk serius mereformasi diri agar menjadi institusi penegak hukum yang independen, profesional, transparan, akuntabel dan humanis yang mengedepankan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Desakan tersebut merujuk pada terus meningkatnya laporan dan pengaduan masyarakat terhadap buruknya kinerja kepolisian ke LBH dari tahun ke tahun. Direktur LBH

Kasus meninggalnya penggiat HAM Munir sedikit menemui angin segar. Komisi Informasi Pusat (KIP), melalui register perkara bernomor 025/VI/KIP-PS/2016 menyidangkan persidangan ajudikasi sengketa informasi publik. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta bersama dengan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), melalui KIP mendesak Kementerian Sekretariat Negara untuk mengumumkan laporan Tim Pencari Fakta kasus Munir. Sebelumnya,

Retno Listyarti, mantan Kepala Sekolah Menengah Atas 3 Setiabudi, Jakarta Selatan, kembali menang pada putusan tingkat banding. Pada hari Kamis, 30 Juni 2016 Ibu Retno Listyarti mendatangi PTUN didampingin oleh Eny Rofiatul Pengacara Publik LBH Jakarta untuk mengambil Putusan PT TUN yang memperkuat Putusan Tingkat pertama PTUN pada Nomor Putusan: 165/G/2015/PTUN. JKT. Pada Putusan Banding ini,

Dalam sidang Gugatan Izin Reklamasi Pulau F, I dan K Teluk Jakarta (29/6), para Penggugat mengajukan bukti yang menunjukkan adanya potensi kerugian yang mencapai lebih dari Rp. 178.1 Triliun. Kerugian tersebut dapat lebih parah jika terjadi gangguan terhadap empat pembangkit listrik yang ada di sepanjang Teluk Jakarta dengan kerugian perjam mencapai Rp. 126,1 Triliun. Penghitungan

Siaran Pers LBH Jakarta Jakarta, 24 Juni 2016 – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyayangkan sikap Pemprov DKI Jakarta yang tidak mau melaksanakan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap atas gugatan yang diajukan oleh warga Petamburan, Jakarta Pusat. “Kami menyayangkan sikap Gubernur DKI Jakarta yang tidak beritikad baik dalam melaksanakan putusan pengadilan,” ujar Matthew

Rilis Pers LBH Jakarta Nomer 1137/SK-RILIS/ VI/ 2016 LBH Jakarta merilis daftar wilayah berpotensi tergusur di Jakarta sepanjang tahun 2016. Berdasarkan data yang diperoleh LBH Jakarta dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) DKI Jakarta tahun 2016 dan rancangan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang DKI Jakarta) terdapat 325 titik lokasi yang terancam menjadi korban penggusuran

Jakarta, bantuanhukum.or.id—Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta kembali menggelar pendidikan hukum di Sekretariat Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh (F-GSPB) Cibitung, Bekasi (23/06). Pendidikan ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan advokasi para buruh yang tergabung dalam F-GSPB agar mampu mengadvokasi permasalahan-permasalahan yang kerap menimpa mereka. Materi yang disampaikan pada pendidikan kali ini yang terkait dengan strategi advokasi. Sebelum diskusi

PRESS RELEASE No.: 1093 /SK-RILIS/VI/2016 Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan hak pekerja/buruh yang wajib dipenuhi oleh pihak pengusaha, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Permenaker no 6 Tahun 2016. Namun, seringkali para pengusaha menyamakan THR merupakan upah yang biasa diterima oleh para pekerja/buruh. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta merupakan organisasi masyarakat sipil yang salah satu

Pernyataan Pers No. No. 1116/SK-RILIS/VI/2016 Dua pengamen Cipulir, Andro dan Nurdin, menggugat Kepolisian Daerah Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta atas perlakuan keji yang dialaminya beberapa tahun silam. Pada awal tahun ini, Mahkamah Agung menguatkan putusan bebas kedua korban salah tangkap di tingkat banding. Kedua pengamen ini bersyukur atas kebenaran yang akhirnya terkuak, namun