Frasa “alat bukti yang sah” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana setidaknya mengandung dua arti penting. yang pertama terkait jenisnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP, dan cara perolehan alat bukti tersebut. Keterangan terdakwa merupakan salah satu jenis alat bukti yang sah dalam KUHAP, namun kekuatan pembuktian dari keterangan terdakwa juga memiliki keterkaitan erat dengan

Bantuanhukum.or.id – Jakarta ; Pada tanggal 12 Oktober 2014, merupakan hari kedua bagi acara Karya Latihan Bantuan Hukum untuk Buruh (“Kalabahu Buruh”). Pada sesi ini, peserta mendapatkan 2 (dua) materi yakni Perempuan dan Feminisme dan Gerakan Bantuan Hukum Struktural. Materi buruh dan feminisme dibawakan oleh Pratiwi Febry, S.H. yang juga kepala bidang Penelitian dan Pusat

bantuanhukum.or.id – Jakarta; Pada tanggal 12 Oktober 2014, materi Gerakan Bantuan Hukum Struktural dibawakan oleh Tommy Albert Tobing, S.H., pengacara publik LBH Jakarta sekaligus kepala bidang Pengembangan, Monitoring, dan Evaluasi (Bidang PME). Materi Gerakan Bantuan Hukum Struktural, Tommy Albert Tobing, S.H., selaku pemateri menjelaskan perkembangan konsep bantuan hukum dari bantuan hukum yang sifatnya konvensional hingga

Pada sesi ketiga pelaksanaan KALABAHU Buruh pada hari sabtu 11 oktober 2014 adalah penyampaian materi Pengantar HAM yang di fasilitasi oleh Ibu Kurniasari Novita Dewi. Ibu Kurniasari merupakan salah satu staff Penyuluh HAM di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM). Bertindak sebagai Co- Fasilitator pada sessi ini adalah Andi Komara dari Asisten Pengacara Publik

Sesi pertama Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu) Buruh angkatan I tahun 2014 dibuka dengan materi pengantar ideologi (11/10). Materi tersebut dibawakan oleh Martin Surjaya, alumnus Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara yang bekerja sebagai dosen Logika di Universitas Multimedia Nasional. Selain itu ia juga merupakan editor dilaman populer indoprogress.com. Pada materinya, Martin memberi pemahaman pada buruh

Jakarta-bantuanhukum.or.id: Dalam sesi kedua pelaksanaan Kalabahu Buruh di Sabtu, 11 Oktober 2014, para peserta di bereikan materi buruh dan kapitalisme. Materi yang disampaikan oleh M. Zaki Husen ini bertujuan untuk memberikan pemahamana kepada peserta perkembangan Kapitalisme dan memahami pengaruh dan dampak Kapitalisme dalam kebijakan ekonomi dan politik. Saat ini banyak sekali pekerja buruh yang menjadi

Jakarta, LBH Jakarta—Aksi penolakan terhadap Undang-Undang Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota atau yang dikenal dengan UU PILKADA dilakukan oleh lapisan masyarakat pada hari Selasa (14/10/14) di depan Gedung DPR RI Senayan Jakarta. Aksi yang diikuti sekitar 1000 massa besar tersebut terdiri dari beberapa elemen masyarakat seperti NGO/LSM, Serikat Buruh/Serikat Pekerja (SB/SP), Mahasiswa gabungan dari

Sejumlah organisasi buruh berharap calon presiden dan calon wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla bisa merealisasikan upah layak sebagaimana visi dan misi yang pernah mereka sampaikan saat kampanye Pemilu Presiden 2014. “Saat ini masih terdapat kesenjangan yang cukup lebar antara standar upah minimum di Indonesia dengan standar kebutuhan hidup layak,” kata kuasa hukum organisasi buruh

Jakarta, LBH Jakarta— Sidang gugatan Claas Action Pedagang Stasiun se Jabodetabek (Perpustabek) kembali digelar pada tanggal 14 Oktober 2014. Sidang ini sendiri digelar pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Agenda sidang kali ini belum memasuki tahap formal dan masih pada tahap pemeriksaan kelengkapan berkas-berkas persidangan yang dimiliki oleh kedua belah pihak. Pada sidang yang digelar pada