Jakarta, LBH Jakarta-Sidang gugatan warga negara terhadap hak atas air kembali dilanjutkan, Selasa, 30 September 2014. Sidang kali ini mengagendakan tambahan alat bukti yang diajukan oleh PT. Palyja selaku turut tergugat I di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.Tambahan alat bukti yang diajukan oleh PT. Palyja adalah alat bukti yang berupa surat dan alat bukti elektronik

Jakarta, LBH Jakarta—Universitas Darusalam(Unida) Pondok Modern Gontor Indonesia melakukan Studi Pengayaan Lapangan (SKL) ke LBH Jakarta, (15/10). Rombongan yang berjumlah 30 orang ini disambut oleh Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Hukum dan Masyarakat (PSDHM) LBH Jakarta, Alghiffari Aqsa di Gedung LBH Jakarta. Dalam lawatannya para mahasiswa jurusan Syariah dari Unida ini mempelajari proses bantuan hukum

Jakarta, LBH Jakarta—Jumat (10/10), LBH Jakarta memberikan pelatihan mengenai ‘Hak-hak Anak’ kepada Indonesian Street Children Organization (ISCO) Foundation Indonesia. Materi yang difasilitasi oleh Eny Rofiatul bersama dengan Alldo Fellix Januardy mencakup penjelasan tentang Konvensi Hak Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan

Koordinator Gerakan Bersama Buruh/Pekerja BUMN (Geber BUMN) Achmad Ismail mengatakan ada sekitar 280.000 pekerja outsourcing atau alih daya di 141 perusahaan BUMN yang membutuhkan kepastian pengangkatan menjadi pegawai tetap. “Padahal kesepakatan sudah ada, namun realisasinya sampai sekarang belum terpenuhi,” katanya di Kantor Sekretariat Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Jakarta, Senin (13/10/2014). Geber BUMN berharap pengangkatan tersebut

Pengacara Publik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Tigor Hutapea mengatakan bahwa UU Pilkada dibuat hanya untuk kepentingan elit karena kepala daerah akan dipilih tergantung dari kepentingan politik DRPD, bukan kepentingan rakyat. “Dalam pemerintahan ke depan seluruh peraturan, kebijakan, dan pelayanan pemerintah daerah akan lebih berpihak pada DPRD dan kalangannya,” kata Tigor setelah mengikuti aksi damai

Jakarta, LBH Jakarta—LBH Jakarta kembali melaksanakan program pengembangan kapasitas (capacity building program) guna meningkatkan kemampuan bagi para Pekerja Bantuan Hukum. Program yang mengambil tema “Penulisan Laporan Penelitian” ini dilaksanakan pada hari Kamis (09/10/14) di lantai 2 gedung LBH Jakarta dengan pemateri Bapak Freddy K. Kalidjernih, Ph.D dan diikuti oleh semua Pekerja Bantuan Hukum LBH Jakarta.

Klik gambar di bawah ini untuk mendownload versi PDF

Metrotvnews.com, Jakarta: Gerakan Rakyat Berdaulat: Rakyat Bersatu Tidak Bisa Dikalahkan menggelar pernyataan bersama menolak mundurnya demokrasi. Sikap ini dilakukan menyikapi perkembangan politik pascapemilu 2014 khususnya usai keputusan DPR yang mengembalikan Pilkada melalui DPRD. “Perjuangan ini bertujuan jangka panjang untuk memperkuat konsolidasi demokrasi. Dalam waktu yang segera dan mendesak memastikan Pemilukada langsung disahkan kembali dalam undang-undang,”

Jakarta, LBH Jakarta-Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Rabu (08/10/14), menggelar konferensi pers di Gedung LBH Jakarta. Agenda konferensi pers kali ini terkait dengan kasus Nurdin Prianto korban salah tangkap. Kasus salah tangkap tersebut dilakukan oleh pihak yang mengaku dari kepolisian. kejadian salah tangkap ini bermula pada hari Senin (06/10/14), saat itu Nurdin yang ingin menjalankan