Siang ini, Senin (4/11), Komisi untuk Orang hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) bersama keluarga para buruh yang menjadi korban kekerasan, mendatangi Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri. Mereka ingin melaporkan kekerasan yang diterima buruh saat demonstrasi menuntut kenaikan upah di Bekasi pekan lalu. Hal yang menarik adalah kedatangan awal mereka langsung ditolak mentah-mentah oleh

Tanggal 1 November 2013 menandai langkah baru dalam perwujudan akses pada keadilan bagi masyarakat miskin. LBH Jakarta menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kantor Hukum Ginting & Reksodiputro  dalam melakukan kerja-kerja bantuan hukum. Bentuk kerja sama yang dilakukan ada 3 bentuk, pertama dengan merujuk pengaduan klien ke Kantor Hukum Ginting & Reksodiputro, kedua dengan melakukan gelar perkara

Menjelang hari ke-8 dari sejak diputuskan di rapat pleno Komisi IX, di 22 oktober lalu, sejauh ini, masih belum ada satupun dari Perusahaan BUMN ataupun Kementrian BUMN mengkonfirmasikan perihal pelaksanaannya. Dugaan adanya hambatan atas hal itupun, patut muncul. Dari “telusur” Geber BUMN, didapati fakta yang cukup ironis dan mengecewakan. Rekomendasi, nyatanya, hingga kini masih berada

Sebuah inisiasi yang sangat bagus antara “LBH Jakarta” dan “Ginting and Reksodiputro” untuk bekerja sama dalam memberikan jasa pro bono publico bagi rakyat miskin yang membutuhkan legal assistance. Ingin tahu lebih lanjut tentang praktek pro bono ini? Hadirilah Diskusi Publik “Actualization of Access to Justice Through for the Poor through Pro Bono Services”, yang akan

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan sejumlah organisasi anggota koalisi masyarakat sipil siap memantau dan memberikan advokat mogok kerja nasional 2013. Selain YLBHI dan 14 jaringannya di daerah, dukungan serupa datang dari TURC, Imparsial, Elsam, dan Kontras. Dalam pernyataan sikap mereka di Jakarta, Senin (28/10) kemarin, anggota Koalisi menyebutkan akan memanfaatkan jaringan kerja di

TEMPO.CO, Jakarta – Gerakan Bersama Buruh dan Pekerja BUMN (Geber BUMN) mendesak Kementerian Badan Usaha Milik Negara menjalankan rekomendasi panitia kerja Komisi IX DPR RI tentang ketenagakerjaan alih daya (outsourcing) perusahaan milik negara. Rekomendasi panitia kerja yang dibentuk oleh Komisi IX tersebut berisi penghapusan alih daya di BUMN. “Kami mendesak Menteri BUMN Dahlan Iskan untuk mengeluarkan

LBH Jakarta. Hari minggu tanggal 27 Oktober 2013 bertempat di pinggir kali klender diadakan diskusi komunitas bersama pekerja rumah tangga (PRT). Diskusi komunitas ini diikuti 12 orang peserta dari LBH jakarta, Paralegal LBH Jakarta, warga sekitar yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga dan pedagang. Sesi diskusi diawali dengan perkenalan LBH Jakarta dan para peserta, setelahnya

LBH Jakarta. Adanya ketimpangan relasi kekuasaan antara rakyat dan penguasa menjadi sesuatu hal yang misterius dan sulit untuk dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal tersebut secara nyata dan sering tampak dalam aksi penggusuran yang dilakukan oleh Pemerintah dengan dalil utilitarianisme-nya dimana rakyat yang menempati lahan negara merupakan tindakan yang “illegal” dan patut ditertibkan. Untuk itu

PENGUMUMUMAN  PENERIMAAN PENGACARA PEMBELA PIDANA (CRIMINAL DEFENSE LAWYER) LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA Berdasarkan serangkaian tes yang diberikan, kualifikasi serta kompetensi penerimaan Pengacara Pembela Pidana LBH Jakarta 2013, baik tertulis psikotest, maupun wawancara, bersama ini LBH Jakarta : 1. Menetapkan : Hendra Supriatna, S.H. Lana Teresa Siahaan, S.H. Novalia Matondang, S.H. Romy Leo Rinaldo, S.H. Untuk