JAKARTA. Gerakan Buruh di Badan Usaha Milik Negara (Geber BUMN) akan mengerahkan ribuan anggotanya untuk menagih janji Menteri BUMN, Dahlan Iskan terkait rekomendasi dari Panja Outsourcing Komisi IX DPR soal kondisi ketenagakerjaan di perusahaan BUMN. “Kami akan kepung Kementerian BUMN untuk tagih janji Dahlan Iskan. Rencananya ada 5.000 buruh yang siap mendatangi kantor Dahlan Iskan

JAKARTA, LBH JAKARTA – Selasa, 11 November 2013, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta melantik 8 Pengacara Publik Pidana dan 8 Asisten Pengacara Publik Pidana. Pelantikan ini sekaligus membuka pelayanan khusus untuk orang tidak mampu yang membutuhkan bantuan hukum terkait kasus pidana. Febi Yonesta, Direktur LBH Jakarta, mengatakan bahwa hari ini adalah hari gembira bagi LBH

Tenggat waktu bagi  pelakasanaan rekomendasi berakhir. Tepat, pada esok, 13 November 2013, toleransi waktu yang diperkenankan di rekomendasi Panja outsourcing dan ketenagakerjaan  BUMN mestinya sudah beralih kepada “sanksi dan hukuman” yang dikenakan bagi Kementrian BUMN bersama dengan para Direksi-Direksi BUMN yang berada dibawahnya. Tidak adanya “itikad” baik, pembangkangan atas aturan perundang-undangan serta “pelecehan” kepada lembaga

Pemenuhan HAM bagi penyandang disabilitas merupakan isu telah lama diperjuangkan di Indonesia. Namun pemerintah Indonesia baru meratifikasi UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi PBB mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) atau disingkat UNCRPD pada November 2011. Indonesia telah memiliki  Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 mengenai Penyandang Disabilitas, pelaksanaan undang-undang tersebut diatur dalam Peraturan

Salam Hormat, Sejak tanggal 22 Oktober 2013, Panja Outsourcing BUMN Komisi IX DPR RI mengeluarkan  12 butir rekomendasi untuk penyelesaian masalah outsourcing dan ketenagakerjaan di perusahaan BUMN. Rekomendasi tersebut telah disampaikan pimpinan Wakil Ketua DPR RI bidang KORKESRA yang dijabat oleh IR Taufik Kurniawan dari PAN (Partai Amanat Nasional) kepada Meneg BUMN pada tanggal 7

Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) Jakarta mengabulkan sebagian gugatan buruh Serikat Pekerja Nasional (SPN) mengenai Pembatalan SK Penangguhan Upah. Pada persidangan dengan agenda pembacaan putusan hari Kamis, 7 November 2013, Majelis Hakim memutuskan bahwa Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta yang mengabulkan penangguhan Upah Minimum Provinsi untuk 7 perusahaan di KBN Cakung harus dicabut dan dibatalkan.

[gview file=”https://lbh.kawanapp.web.id/web/wp-content/uploads/2013/10/Hasil-Panja-OS-Komisi-IX.pdf”]

Lembaga Bantuan Hukum  Jakarta selama ini konsisten berupaya memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat miskin, buta hukum dan tertindas. Tidak kurang setiap tahunnya 1000 Pengaduan/Kasus datang ke LBH Jakarta yang menghasilkan ribuan lembar dokumen hukum. Pusat Dokumentasi Bantuan Hukum (PDBH) sebagai divisi dibawah Bidang Penelitian dan pengembangan (Litbang) LBH Jakarta berusaha mendukung perjuangan tersebut  dengan

JAKARTA – Perwakilan buruh yang didampingi Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontaS) serta Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengamuk di ruang pengaduan Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri. Mereka mengamuk karena penyidik piket Bareskrim Polri menolak laporannya terkait penganiayaan buruh yang terjadi di Bekasi pada Kamis 31 Oktober 2013. Pantauan Okezone, Koordinator