Pasca terbentuknya Panja Outsourcing dan Ketenagakerjaan untuk perusahaan BUMN di bulan April 2013 lalu mendorong terjadinya sejumlah kondisi kontraproduktif atas respon dari kesimpulan-kesimpulan rapat kerja ataupun rapat panja tersebut. Ancaman tindakan PHK sepihak dari perusahaan BUMN, malah mengemuka. Bahkan sebagiannya telah benar-benar diputuskan. Tengok saja kasus PHK pekerja OS PLN NTB, kasus PHK OS Jamsostek

Pada tanggal 4 Oktober 2013, berlokasi di Rumah Kemuning, diadakan diskusi Pengembangan Partisipasi Aksi Riset (PAR). Narasumber yang dihadirkan adalah Sardi Winata, seorang peneliti yang mengembangkan metode PAR di berbagai wilayah provinsi di Indonesia. Metode PAR (Partisipasi Aksi Riset) yang disajikan oleh Sardi Winata ini tidak jauh berbeda dengan materi PAR yang diberikan ketika mengikuti

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum membawa harapan baru bagi penegakan hak asasi manusia di Indonesia, khususnya membuka akses keadilan bagi masyarakat miskin. Namun demikian, sistem ini bukan tanpa kelemahan. Alokasi anggaran yang kurang responsif terhadap kebutuhan faktual bantuan hukum, merupakan salah satu bentuk kelemahan dari sistem ini. Oleh karena itu, LBH

JAKARTA, KOMPAS.com – Kasus dugaan suap dalam sengketa Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) yang melibatkan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) nonaktif  Akil Mochtar, menimbulkan tanda tanya terkait dengan putusan-putusan MK yang melibatkan Akil. Peneliti Indonesian Legal Roundtable, Erwin Oemar mengatakan, perlu terobosan hukum untuk meninjau kembali putusan-putusam tersebut. “Kalau ada bukti baru (novum) adanya penyalahgunaan, maka saya

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Advokasi Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Muhammad Isnur berpendapat, salah satu persoalan mendasar kualitas hakim di Mahkamah Konstitusi (MK) adalah proses rekrutmen hakim konstitusi yang tidak jelas. Demi mencegah kasus Akil Mochtar terulang lagi, mekanisme seleksi calon hakim konstitusi harus transparan dan akuntabel. “Tanpa keterlibatan publik, hakim konstitusi yang berasal dari pemerintah

Pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 5 dan 6 Oktober 2013, diadakan pelatihan mengenai hukum perburuhan untuk buruh di Kabupaten Karawang yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pulp dan Kertas Indonesia (FSP2KI). Pada hari pertama materi diisi oleh Alghiffari Aqsa (Pengacara Publik LBH Jakarta) dan Tigor Hutapea (Pengacara Publik LBH Jakarta), ada beberapa materi yang

Masih ingat Prita Mulyasari? Ibu rumah tangga yang diperkarakan oleh pasal 27 ayat 3 UU ITE oleh RS Omni International pada Agustus 2008? Kita berpikir semua  masalah selesai ketika masyarakat bereaksi keras atas keputusan tidak adil tersebut. Tapi ternyata tidak. Karena kita tak pernah menyentuh akar masalahnya. Termasuk Prita, ada total 25 korban gara-gara pasal

Peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau biasa dikenal dengan istilah G30S adalah awal dari tragedy kemanusiaan, yang menewaskan lebih dari 500.000 orang[1] warga sipil dengan dalih “pembersihan” komunis dari Indonesia. Pembunuhan massal terjadi akibat propaganda Orde Baru yang menyatakan peristiwa tersebut sebagai gerakan pengkhianatan yang dilakukan oleh PKI. Soeharto bahkan memberi singkatan resmi yakni G30S/PKI.

Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan layak (UU. No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM Pasal 40)   Kamis, 26 September 2013 adalah hari memilukan bagi ribuan warga yang menempati lahan di Tanah Merah, Kp. Rawa Pasung RW.04, Kp. Rawa Bambu RW.06, Kel. Kali Baru, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi. Bagaimana tidak, di hari