Hari Rabu, 16 Oktober 2013 perwakilan sebesa ribu buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional (SPN) berkumpul di Kantor LBH Jakarta. Para buruh yang didampingi oleh Marulitua Rajagukguk, S.H dan Ahmad Biky, S.H Pengacara Publik dari LBH Jakarta mengadakan Konprensi Pers menjelang Putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta atas gugatan yang diajukan oleh

LBH Jakarta bersama dengan mahasiswa dan jaringan yang tergabung dalam Komite Nasional Pendidikan mengajukan Judicial Review atas UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ke Mahkamah Konstitusi. UU ini muncul setelah UU Badan Hukum Pendidikan [UU BHP] dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena menghilangkan kewajiban negara, mempersulit akses pendidikan, menjadikan biaya pendidikan mahal, mengubah paradigma

Sejumlah serikat pekerja BUMN yang tergabung dalam gerakan bersama pekerja (Geber) BUMN mendugaada upaya yang menghalangi pekerja BUMN untuk ikut dalam mogok kerja nasional 2013. Menurut koordinator Geber BUMN, Achmad Ismail, ada beberapa modus yang dilakukan. Pertama, pengurus serikat pekerja di beberapa BUMN dikriminalisasi. Seperti yang dialami pengurus serikat pekerja di PT ASDP dan Petrokimia

“Masih ada waktu melakukan yang terbaik, tak ada manusia yg sempurna..” itulah dua bait lirik lagu grup band Radja. Kesempurnaan hanya milik Tuhan semata. Berangkat dari kesadaran itu, LBH Jakarta bekerja sama dengan Australia Indonesia Partnership for Justice melakukan kajian terhadap kekurangan yang terdapat dalam sistem pemberian bantuan hukum di Indonesia. Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16

JAKARTA, LBH JAKARTA — Pada tanggal 9 Oktober 2013, Bidang Penelitan dan Pengembangan LBH Jakarta mengadakan diskusi mengenai Peradilan di Negara Thailand. Pemateri dalam diskusi ini adalah Rooseda yang merupakan paralegal di Muslim Attorney Center, sebuah organisasi bantuan hukum yang berada di Thailand. Roseeda menyampaikan bahwa di Thailand terdapat 4 jenis peradilan, yaitu: 1. Mahkamah

Majelis hakim dalam putusan selanya yang dibacakan pada Rabu, 9 Oktober 2013 menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan yang diajukan oleh perusahaan dikarenakan mogok kerja yang didalilkan adalah perselisihan hubungan industrial dan merupakan kewenangan Peradilan Hubungan Industrial. Putusan sela tersebut juga menjadi akhir perjalanan dari gugatan PMH PT. Doosan Cipta Buana Jaya kepada Moch

Rabu, 9 Oktober 2013 sidang sidang kedua kasus dugaan pencemaran nama baik M. Misbhakun oleh Benny Handoko alias Benhan perkara nomor perkara 1333/PID.SUS/2013/PN.JKT.SEL dengan agenda pembacaan nota keberatan atau eksepsi dari Tim Penasehat Hukum. Sebelumnya kami juga ingin mengingatkan kembali bahwa apa yang telah dilakukan oleh BENNY HANDOKO Als. BENHAN merupakan cerminan dari  Pasal 28

Pada hari Rabu, 9 Oktober 2013 bertempat di LBH Jakarta diadakan diskusi lanjutan mengenai urgensitas pembentukan divisi khusus Perburuhan di Kepolisian, diskusi ini diadakan sebagai lanjutan dari diskusi sebelumnya yang juga diadakan di LBH Jakarta sekitar akhir Agustus 2013. Diskusi ini dihadiri oleh beberapa anggota serikat buruh, beberapa Pengacara Publik LBH Jakarta dan Bapak Dadang

Hari ini Rabu 9 Oktober 2013 diadakan agenda sidang lanjutan PT. Doosan Cipta Busana Jaya vs. Serikat Pekerja Nasional. Sebelum sidang dimulai, buruh gabungan dari berbagai serikat melakukan orasi di depan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dalam orasinya, buruh menyinggung kondisi hukum dan keadilan di negeri Indonesia. Kemudian buruh menyampaikan bahwa gugatan Rp. 2.004.000.000,- (dua miliar