BERITA LBH JAKARTA – Pada tanggal 15-17 Juli 2013, berlokasi di Yogyakarta, LBH Jakarta bekerja sama dengan American Bar Association Rule of Law Initiative (ABA ROLI) dan LBH Yogyakarta mengadakan pelatihan nasional bertemakan “Memperkuat Sistem HAM ASEAN Melalui Advokasi Hukum”. Pelatihan ini diikuti oleh 24 pengacara dari seluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua; Banda Aceh,

Apakah Yang Dimaksud Dengan THR? Tunjangan hari raya (THR) merupakan hak setiap pekerja yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau keluarganya menjelang hari raya keagamaan yang berupa uang atau bentuk lain. Apakah THR Merupakan Kewajiban Pengusaha? THR merupakan kewajiban bagi Pengusaha. Pengusaha wajib memberikan THR kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja minimal 3

Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi yang terdiri dari Jamil Mubarok (Masyarakat Transparansi Indonesia), Ahmad Biky (Lembaga Bantuan Hukum Jakarta), Bahrain (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia), Erwin Natosmal Oemar (Indonesian Legal Rountable), Muji Kartika Rahayu (Konsorsium Reformasi Hukum Nasional), Wahyu Wagiman (Public Interest lawyer network), Ade Irawan (Indonesia Corruption Watch) pada hari ini (18 Juli 2013)

Salah satu perubahan yang timbul sebagai dampak gerakan reformasi 1998 adalah semakin lebar ruang kebebasan anggota masyarakat untuk mengemukakan pikiran dan berserikat. Setiap individu atau sekelompok orang dapat berkumpul, mengikatkan diri dalam sebuah ikatan kebersamaan, hingga menyatakan pendapatnya. Namun, gegap gempita warga mewujudkan kehendak berorganisasi mulai terusik di saat Rancangan Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan (RUU

Jakarta – Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso secara resmi bakal dilaporkan ke Badan Kehormatan (BK) DPR. Priyo dituding telah memfasilitasi narapidana (napi) korupsi. Sebab, Priyo mengirimkan surat gugatan PP 99/2012 kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). “Iya jam 11.00 WIB siang ini kami laporkan,” kata peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Emerson Yuntho, di Jakarta,

Priyo dilaporkan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi yang terdiri dari Jamil Mubarok (Masyarakat Transparansi Indonesia), Ahmad Biky (Lembaga Bantuan Hukum Jakarta), Alvon Kurnia Palma (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia), Erwin Natosmal Oemar (Indonesia Legal Roundtable), Muji Kartika Rahayu (Konsorsium Reformasi Hukum Nasional), Wahyu Wagiman (Public Interest Lawyer Network), dan Abdullah Dahlan (Indonesia Corruption Watch).

INILAH.COM, Jakarta – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Priyo Budi Santosos dilaporkan ke Badan Kehormatan terkait pelanggaran kode etik anggota Dewan. Pelapor yakni koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi yang terdiri dari Jamil Mubarok (Masyarakat Transparansi Indonesia), Ahmad Biky (Lembaga Bantuan Hukum Jakarta), Alvon Kurnia Palma (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia), Erwin Natosmal Oemar (Indonesia

Liputan6.com, Jakarta : Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi meminta Badan Kehormatan (BK) DPR segera memanggil dan memeriksa Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso. Mereka meminta BK segera mencopot Priyo dari kursi pimpinan DPR karena diduga melakukan pelanggaran kode etik. Koordinator Masyarakat Transparansi Indonesia, Jamil Mubarok mengatakan, Priyo diduga telah melanggar peraturan DPR Nomor 1 tahun

Kami Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi yang terdiri dari Jamil Mubarok (Masyarakat Transparansi Indonesia), Ahmad Biky (Lembaga Bantuan Hukum Jakarta), Alvon Kurnia Palma (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia), Erwin Natosmal Oemar (Indonesian Legal Roundtable), Muji Kartika Rahayu (Konsorsium Reformasi Hukum Nasional), Wahyu Wagiman (Public Interest Lawyer Network), Ade Irawan (Indonesia Corruption Watch). Dengan ini menyampaikan