Indonesia telah meratifikasi telah meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia UU No. 5 Tahun 1998. Negara para pihak diwajibkan untuk mengambil langkah-langkah legislative, administrative, dan judicial yang efektif untuk mencegah tindakan-tindakan penyiksaan. Di Indonesia, penyiksaan menjadi pola yang dianggap wajar dalam penanganan tindak pidana,

” Alhamdulillahi  rabbil alamin, Ya, Allah, terima kasih.” Usep bangkit dari kursinya dan  sujud syukur di lantai ruang pengadilan. Sementara pengunjung siding bertepuk tangan, gemuruh dan ikut bersuka cita. Hakim Ketua, Ahmad Sukandar, Hakim di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara baru saja membebaskan Usep Cahyono (20 tahun) dari dakwaan sebagai pemakai dan pengedar narkoba. Usep,

Ketika upaya pemberantasan korupsi – yang dilakukan KPK, Kejaksaan dan Kepolisian – gencar dilakukan dan muncul banyak penolakan terhadap eksistensi koruptor, ternyata masih saja ada pihak yang berusaha “mendukung” para koruptor yang telah mencuri uang dan mengkhianati rakyat tersebut. Contoh terbaru adalah tindakan Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso, yang memfasilitasi 9 narapidana korupsi untuk

Pada 18 – 22 Juni 2013, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, yang diwakili Direkturnya, Febi Yonesta, berkesempatan melakukan misi ke Maldives (Maladewa) atas undangan dari Forum Asia, sebuah organisasi HAM regional yang beranggotakan 47 organisasi yang tersebar di 16 negara di seluruh Asia. Tujuan utama misi tersebut adalah untuk mengevaluasi situasi hak asasi manusia di Maldives,

Pengamat pendidikan Romo Benny Susetyo menilai proyek kurikulum pendidikan 2013 hanya bersifat karikatif semata dan tidak sesuai dengan tujuan pendidikan.  Hal itu dikatakan Romo Benny saat menggelar jumpa pers bersama Federasi Serikat Guru Indonesia di Kantor LBH Jakarta, Kamis (11/07). “Kurikulum 2013 itu hanya proyek politik kemasan. Yang hanya menghabiskan anggaran miliaran rupiah, tapi setelah

Jurnas.com | FEDERASI Serikat Guru Indonesia (FSGI) akan melayangkan somasi ke pihak pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terkait dengan Kurikulum 2013. Hal itu menyusul dengan adanya sejumlah persoalan yang ditimbulkan akibat penerapan kurikulum baru ini. Melalui Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, FSGI menemukan adanya cacat hukum dalam penerapan kurikulum 2013, baik secara formal maupun

TEMPO.CO, Jakarta – Beberapa pihak yang menolak akan penerapan Kurikulum 2013 tahun ini berencana mengajukan somasi pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mereka menuntut Kementerian menunda pelaksanaan Kurikulum 2013. Pihak yang akan melayangkan somasi ini adalah Federasi Serikat Guru Indonesia, Federasi Guru Independen Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, dan Praktisi Pendidikan Romo Benny Susetyo. Somasi ini

JAKARTA – Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Mayong, menyatakan penerapan kurikulum 2013 yang menjadi pro dan kontra di kalangan guru, praktisi dan akademisi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bisa digugat secara hukum. Menurutnya, ada dua langkah hukum yang bisa dilakukan oleh masyarakat atas kebijakan kurikulum 2013. Di antaranya mengajukan somasi ke Kemdikbud atau mengajukan

Pada hari Kamis 11 Juli 2013, Pk. 13.00 diadakan konferensi pers di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta terkait implementasi Kurikulum 2013 yang selama ini telah mengundang pro dan kontra sejak awal diwacanakan.  Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) diwakili Iwan Hermawan, Romo Benny, dan LBH Jakarta meminta Pemerintah dalam hal ini Kementerian