Serang, 06 Agustus 2026 — Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang pada hari ini membacakan putusan dalam perkara Nomor 10/G/2026/PTUN.SRG yang diajukan oleh enam warga Desa Rancapinang, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, Banten. Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan gugatan para penggugat tidak diterima. Akibat putusan tersebut, pengadilan tidak memasuki pemeriksaan pokok perkara sehingga berbagai dalil, alat

Jakarta, 30 Juli 2026 – Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengucapkan putusan perkara pengujian materiil terhadap penggunaan anggaran pendidikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam UU No. 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026 dalam perkara Nomor 40/PUU-XXIV/2026, 52/PUU-XXIV/2026, dan 55/PUU-XXIV/2026. Dalam petitumnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Permohonan Nomor 40/PUU-XXIV/2026 dikabulkan sebagian, yang mana dinyatakan bahwa

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta sejak tahun 1971 secara konsisten dan berkelanjutan memberikan Bantuan Hukum Struktural kepada masyarakat yang dimiskinkan, awam hukum, dan tertindas. Setiap tahunnya LBH Jakarta menerima lebih dari seribu pengaduan dengan puluhan ribu pencari keadilan. Oleh karenanya kami membutuhkan banyak keterlibatan dalam pemberian layanan bantuan hukum tersebut.   SIAPA YANG KAMI CARI?

Jakarta, 20 Juli 2026 – LBH Jakarta bersama Serikat Pengemudi Online Indonesia (SePOI), Serikat Pengemudi Transportasi Indonesia (SEPETA), Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI), Federasi Serikat Pengemudi Daring Indonesia (FSpeed), Serikat Transportasi Indonesia (STI), Lembaga Informasi Perburuhan Sedane (LIPS), dan Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) meluncurkan Pos Pengaduan Pelanggaran Hak atas Kondisi Kerja yang

Jakarta, 15 Juli 2026 — Tim Hukum Aliansi Sukajaya Melawan melakukan pengaduan kepada Komnas HAM dan Komnas Perempuan atas ancaman penggusuran paksa  yang terjadi pada Sabtu, 11 Juli 2026. Pada kesempatan ini, kami menyampaikan fakta-fakta mengenai adanya pengerahan alat berat excavator yang digunakan untuk melakukan melalui perbatasan Desa Sukaluyu dan Desa Sukajaya dengan pelibatan ormas

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta sejak tahun 1971 secara konsisten dan berkelanjutan memberikan Bantuan Hukum Struktural kepada masyarakat yang dimiskinkan, awam hukum, dan tertindas. Setiap tahunnya LBH Jakarta menerima lebih dari seribu pengaduan dengan puluhan ribu pencari keadilan. Oleh karenanya kami membutuhkan banyak orang yang terlibat dalam pemberian layanan bantuan hukum tersebut.   SIAPA YANG

Rancapinang, 30 Juni 2026 – Koalisi Rancapinang untuk Keadilan bersama Para Penggugat, masyarakat Desa Rancapinang, dan Pemerintah Desa Rancapinang menghadiri agenda Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang dalam perkara Nomor 10/G/2026/PTUN.SRG. Pemeriksaan Setempat ini merupakan bagian krusial dari tahapan pembuktian materiil dalam gugatan warga terhadap penerbitan Sertifikat Hak

1 Juli 2026 menandai peringatan Hari Bhayangkara ke-80 sekaligus berlangsungnya 28 tahun mandat reformasi Polri sebagai salah satu tuntutan gerakan reformasi 1998. Hari Bhayangkara seharusnya menjadi momentum penanda perwujudan komitmen reformasi Kepolisian yang melahirkan institusi Kepolisian sipil yang semakin profesional, demokratis dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Namun ironisnya, Kepolisian gagal menjalankan agenda reformasi

Jakarta, 24 Juni 2026 – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta sebagai bagian dari Koalisi Selamatkan Pendidikan Indonesia (KOSPI) telah menyampaikan permohonan pendapat secara tertulis kepada Komnas HAM terkait Uji Materiil Pasal 22 ayat (2) dan (3) beserta penjelasannya dalam UU Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026 yang saat ini sedang diperiksa oleh