SIARAN PERS Rabu, 19 Februari 2025 – Perwakilan mahasiswa, advokat, dan keluarga korban penyiksaan mengajukan permohonan informasi publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Hal ini adalah dampak dari keputusan DPR RI pada rapat Paripurna tanggal 18 Februari 2025 yang menyetujui Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana
SIARAN PERS TIM ADVOKASI UNTUK DEMOKRASI (TAUD) Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) mengecam keras penangkapan sewenang-wenang dan dugaan kekerasan yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah (POLDA) Banten terhadap Masyarakat dan Santri (Anak) di Kampung Cibetus, Kecamatan Padarincang, Banten. Berdasarkan informasi yang kami terima, tindakan brutal Polisi tersebut terjadi pada hari Jumat, Tanggal 7 Februari 2025 sekitar
Siaran Pers Bersama LBH Jakarta, LBH Pijar, dan Pena Masyarakat Senin, 03 Februari 2025 – Upaya melancarkan proyek Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 oleh pengusaha dan penguasa kian hari dilakukan secara culas dan terang-terangan. Sebelumnya, publik diramaikan oleh pemasangan pagar laut sepanjang 30,16 km yang mencaplok wilayah pesisir 16 desa di 6 kecamatan, dengan disusul
Siaran Pers Koalisi Selamatkan Pulau Pari (KSPP) Pada 17 Januari 2025 sejak siang hingga sore, excavator (beko) yang selama ini ditolak dan diusir warga tengah beroperasi dengan melakukan pengerukan pasir laut untuk pengembangan fasilitas pariwisata oleh swasta pada perairan dangkal di Gugusan Pulau Pari. Warga Pulau Pari yang mendengar adanya aktivitas dari excavator tersebut langsung
Siaran Pers Inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta Jakarta, 6 Januari 2025 – Tim Advokasi Koalisi Inisiatif Bersihkan Udara dan Koalisi Semesta (IBUKOTA), yang terdiri dari LBH Jakarta bersama para advokat dan pengacara publik, mengirimkan surat permohonan informasi mengenai tindak lanjut pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 2560 K/Pdt/2023 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht
Rilis Pers Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Nomor 2/RILIS-LBH/I/2025 Menanggapi Proses Sidang Etik terhadap Anggota Polri Pelaku Pemerasan di Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024 yang Berjalan Kurang Transparan LBH Jakarta menyayangkan minimnya transparansi kepada publik terkait proses sidang etik, serta tindak lanjut proses hukum pidana terhadap anggota Polri yang terlibat dalam kasus pemerasan Djakarta Warehouse
Rilis Pers Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Nomor 494/RILIS-LBH/XII/2024 Menanggapi Kasus Pemerasan oleh Polisi terhadap Pengunjung Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024 LBH Jakarta mengecam keras tindak tanduk sewenang-wenang dan koruptif yang dilakukan oleh aparat kepolisian lintas satuan kewilayahan di Polda Metro Jaya dalam pergelaran Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024. Berdasarkan berbagai pemberitaan media, aparat kepolisian
Rilis Pers Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Nomor 492/RILIS-LBH/XII/2024 Sabtu, 21 Desember 2024 – Dua hari belakangan, publik dikejutkan dengan adanya pembredelan terhadap Pameran Tunggal Yos Suprapto bertajuk “Kebangkitan: Tanah untuk Kedaulatan Pangan”. Pembredelan ini disinyalir karena muatan kritik sosial dalam karya seni yang akan dipamerkan. Atas kejadian tersebut, LBH Jakarta menyampaikan temuan sebagai berikut:
Rilis Pers Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Nomor: 481/RILIS-LBH/XII/2024 “Buruh Perempuan yang Membela Diri Tidak Boleh Dikriminalisasi!” Selasa, 17 Desember 2024. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengajukan pendapat tertulis sebagai Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam kasus yang menjerat Septia, buruh perempuan yang sebelumnya bekerja PT Hive Five. Sejak 2023 lalu,