Jakarta masih diwarnai oleh penggusuran paksa. Kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama ternyata tidak lebih baik dari gubernur sebelumnya dalam melakukan penataan, bahkan dapat dikatakan lebih buruk karena secara nyata melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang tidak mempunyai wewenang sama sekali dalam melakukan penertiban ataupun penggusuran. Melihat penggusuran Januari-Agustus 2015 di DKI Jakarta, yang sebanyak 30 kasus
Laporan Pemeringkatan Indeks Aksesibilitas Fasilitas Publik bagi Kelompok Difabel di DKI Jakarta Tahun 2015 LATAR BELAKANG Salah satu bentuk alat ukur demokrasi yang sedang diampu sebuah pemerintahan adalah dengan menimbang kemampuan negara tersebut dalam memenuhi dan menjamin hak-hak warga negaranya. Artinya, negara harus mampu menjadi penyedia sekaligus pelindung bagi hak-hak setiap warga negaranya.
Tanggal 26 Juni 2014, Indonesia dan Dunia akan memperingati hari anti penyiksaan Internasional. Praktis, sudah 16 tahun Indonesia meratifikasi konvenan Menentang Penyiksaan, namun sampai saat ini situasi penyiksaan di Indonesia masih buruk. Salah satu problem yang paling mendasar adalah masalah Legislasi yang dianggap memberikan celah paling besar terhadap praktik penyiksaan. Saat ini, Indonesia menyiapkan beberapa
Pemilu merupakan momentum demokrasi bagi rakyat Indonesia. Pada tanggal 9 Juli 2014 nanti rakyat Indonesia akan berpartisipasi memilih pemimpin lima tahun kedepan. Kami berpandangan bahwa demokrasi akan lebih baik berjalan dengan cara memberikan pendidikan kepada rakyat sehingga cerdas dalam menentukan pilihannya. Atas pandangan tersebut LBH Jakarta berkontribusi melakukan penelusuran atau tracking terhadap kedua pasangan capres
Komite Untuk Reformasi Hukum Acara Pidana (KuHAP) adalah koalisi masyara-kat sipil yang dibentuk di kalangan NGO untuk mengkritisi RUU KUHAP dan mendorong hukum acara pidana yang berpersfektif HAM dan berkeadilan jender. Pengkritisan telah mulai dilakukan sejak draft RUU KUHAP tahun 2007, dan melakukan serangkaian akti-vitas untuk mendorong agar pemerintah segera membahas RUU KUHAP, dan disisi
Pro kontra seputar ide penggunaan metode teleconference untuk pemeriksaan saksi persidangan kasus Cebongan bergulir di tengah pembahasan RUU KUHAP di DPR RI. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memandang metode teleconference diperlukan untuk melindungi kepentingan saksi. Sementara, pihak TNI berpendapat sebaliknya, karena tidak ada aturan hukum yang mengatur tentang pemeriksaan saksi dengan metode teleconference Pada
Kasus yang menimpa Ruben Pata Sambo (72) yang kini mendekam di LP Lowokwaru, Malang. dan tengah menunggu eksekusi mati, menjadi polemik dalam dunia hukum kita. Ia bersama dua anaknya dipidana atas tuduhan membunuh satu keluarga pada 23 Desember 2005 silam. Namun, ternyata bukan mereka pelaku sebenarnya, empat pelaku pembunuhan yang sebenarnya telah ditangkap dan menyatakan
Lembaga pengawas pelayanan publik atau Ombudsman RI menyebutkan aduan masyarakat terhadap lembaga peradilan di Indonesia terus meningkat, salah satunya terkait dengan salinan putusan pengadilan. Selain substansi putusan yang berbeda dengan putusan yang dibacakan, pengaduan lain adalah salinan putusan bahkan petikan putusan yang tidak diterima oleh narapidana.[1] Akibatnya, terpidana tidak mengetahui secara pasti vonis yang dijatuhkan,
” Alhamdulillahi rabbil alamin, Ya, Allah, terima kasih.” Usep bangkit dari kursinya dan sujud syukur di lantai ruang pengadilan. Sementara pengunjung siding bertepuk tangan, gemuruh dan ikut bersuka cita. Hakim Ketua, Ahmad Sukandar, Hakim di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara baru saja membebaskan Usep Cahyono (20 tahun) dari dakwaan sebagai pemakai dan pengedar narkoba. Usep,