Oleh: Muhammad Rasyid Ridha S.* Di tengah-tengah carut-marutnya kondisi pengawasan kebijakan pengendalian wabah pandemi COVID-19, DPR-RI memutuskan untuk terus membahas beberapa RUU (Rancangan Undang-undang) kontroversial yang salah satunya adalah RUU Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP. Beberapa tokoh masyarakat, organisasi masyarakat sipil, akademisi, hingga aktivis menilai jika perumusan RUU HIP ini berpotensi membangkitkan kembali otoritarianisme
Oleh: Muhammad Rasyid Ridha S.* Maraknya propaganda politik yang diiringi dengan meningkatnya intensitas penyebaran hoax (berita bohong) sejak era Pilkada DKI Jakarta 2017 hingga Pilpres 2019, mendorong aparat penegak hukum untuk menerapkan ketentuan hukum pasal tindak pidana penyebaran berita bohong yang sebelumnya relatif jarang atau bahkan tidak pernah digunakan. Ada beberapa kasus yang kemudian dijerat
Oleh: Fatimah Huurin Jannah (Faza)* Indonesia adalah negara hukum yang sejak kelahirannya tahun 1945 sudah mengenal dan menjamin masyarakatnya atas pemenuhan HAM. Hal tersebut tercermin dari kenyataan bahwa meskipun dibuat sebelum DUHAM di-arus-utamakan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sudah memuat beberapa ketentuan tentang penghormatan HAM. Walaupun saat itu belum secara eksplisit
Oleh: Auditya Saputra* Pengantar Perjalanan panjang proses persidangan 29 karyawan Sarinah yang menjadi korban kriminalisasi pada aksi 21-22 Mei telah mencapai babak akhir. Hari Kamis, 19 September 2019, Majelis Hakim PN Jakarta Pusat dalam perkara No. 844/Pid.B/2019/PN. Jak-Pus, yang terdiri dari Wadji Pramono, S.H., M.H., Taryawan Setiawan, S.H., M.H., Yuzaida S.H., M.H., resmi menjatuhkan vonis
Oleh: Muhammad Rasyid Ridha S.* Pengacara Publik LBH Jakarta Dalam Negara Hukum Modern, setiap perbuatan warga negara dan pejabat negara dibatasi oleh hukum secara jelas. Namun apa jadinya bila Negara Hukum hari ini hendak dibawa untuk melampaui dan mengaburkan batas-batas kepastian hukum atas nama pluralisme hukum, relativisme hukum, hukum adat, hingga moral dan nilai-nilai yang
Oleh: Andi Komara Pengacara Publik LBH Jakarta Akses terhadap keadilan saat ini menjadi isu hangat dikalangan organisasi masyarakat sipil tak terkecuali organisasi bantuan hukum. Bagaimana tidak; program SDG’s memasukan akses terhadap keadilan sebagai poin yang harus dicapai suatu negara pada 2030 nanti SDG’s selesai. Indonesia pun tak luput ikut serta, melalui Bappenas sejak 2009 Indonesia
Oleh: Muhammad Rasyid Ridha S.* Baru-baru ini pihak Mabes Polri mengatakan akan melakukan pengusutan terhadap kelompok anarko sindikalisme yang baru-baru ini dituduh melakukan kerusuhan pada Mayday 2019 lalu. Tidak tanggung-tanggung, pihak Polri akan melibatkan Kemenkumham dan Badan Intelejen Negara untuk melakukan pemetaan hingga penindakan. Tindakan Polri ini sendiri didasarkan pada respon reaktif atas peristiwa Mayday
Perjuangan Hukum di Persimpangan[1] Hizkia Yosias Polimpung[2] Membaca Catatan Akhir Tahun LBH Jakarta 2018 bertajuk “Demokrasi di Pesimpangan” yang dikemas dengan apik oleh tim penyusun, tentunya akan memberi kesan miris dan ironis. Bagaimana tidak, superhero masyarakat kecil di bidang perjuangan hukum dan HAM ini mencatat cerita-cerita yang didominasi dengan kemuraman kondisi hukum dan kekuasaan di
Oleh: Ilham Syah (Ketua KPBI) 21 tahun yang lalu, sekitar bulan Mei 1997 bersama Herny Sualang dan Petrus Bimo Anugrah. Sesaat setelah keluar dari sel tahanan Polda Metro Jaya. Sebelumnya kami ditangkap di awal tahun 1997 saat ada operasi gabungan dini hari di daerah Pasar Jumat Lebak Bulus. Diktator Orde Baru menetapkan Partai Rakyat Demokratik