Jakarta, 7 April 2022 – Mahkamah Agung Republik Indonesia menolak kasasi Jaksa Penuntut Umum (JPU) Pengadilan Negeri Jakarta Utara terhadap tiga nelayan pejuang Pulau Pari dengan nomor 873 K/Pid/2021 .Jo. No. 575/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr. dan nomor 922 K/Pid.Sus./2020 .Jo. No. 483/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr. Putusan yang dikeluarkan Mahkamah Agung semakin menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang memutus bebas ketiga nelayan

Koalisi Rakyat Menolak Penggusuran (KRMP) menuntut Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk mencabut Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 207 Tahun 2016 tentang Penertiban Pemakaian/Penguasaan Tanah Tanpa Izin yang Berhak (“Pergub DKI 207/2016”). Koalisi Rakyat Menolak Penggusuran (KRMP) yang terdiri dari warga DKI Jakarta terdampak penggusuran bersama-sama dengan organisasi masyarakat sipil, menilai bahwa Pergub

Pada Kamis, 10 Februari 2022, puluhan perwakilan masyarakat terdampak penggusuran yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Menolak Penggusuran (KRMP) menyerahkan surat tuntutan kepada Gubernur DKI Jakarta di balaikota. Surat tersebut berisi tuntutan pencabutan Peraturan Gubernur No. 207 Tahun 2016 tentang penertiban pemakaian/penguasaan tanah tanpa izin yang berhak (“Pergub 207/2016”) yang melegitimasi penggusuran paksa yang melanggar Hak

Jumat 21 Januari 2021, Aliansi Solidaritas Pakel, warga pakel korban brutalitas aparat kepolisian bersama tim Tim Kerja Advokasi Gerakan Rakyat untuk Daulat Agraria (TeKAD GARUDA) dan Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD) melakukan aksi di depan Mabes Polri dan juga melaporkan Anggota Polresta Banyuwangi ke Divisi Propam Polri atas tindakan brutalitas dan kriminalisasi yang dilakukan oleh

“Penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan Penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain, termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan pekerjaan dan akses keadilan” – Penjelasan UU No. 8 Tahun 2016 Pada awal tahun 2022 ini, LBH Jakarta mendampingi DH (37 tahun), seorang penyandang disabilitas mental sekaligus pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang

Pada 20 Januari 2022, LBH Jakarta akhirnya memenangkan sidang sengketa keterbukaan informasi publik terkait penanggulangan banjir di Provinsi Banten. Dalam mediasi telah disepakati bahwa Pemerintah Provinsi Banten selaku Termohon akan menyerahkan seluruh berkas informasi publik yang diperintahkan sebagai informasi publik yang terbuka oleh majelis komisioner. Sengketa ini berawal dari banjir yang banyak terjadi di JABODETABEK

Pada Rabu, 1 Desember 2021, Warga korban penggusuran Pekayon-Jakasetia, resmi mengajukan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 520/PDT/2021/PT BDG. Belasan warga Penggugat hadir langsung di Pengadilan Negeri Bekasi untuk mendaftarkan upaya kasasi disertai puluhan mahasiswa yang melakukan aksi solidaritas di depan pengadilan. Upaya hukum dan aksi solidaritas tersebut dilakukan mengingat putusan PN Bekasi yang

Pada Jumat, 26 November 2021, perwakilan warga Rusunami City Garden Cengkareng yang tergabung dalam Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Rusunami City Garden (“P3CG”) melakukan aksi unjuk rasa dan penyampaian permohonan pemenuhan hak kepada Gubernur DKI Jakarta di balaikota. Warga mengadukan nasib mereka yang selama 12 tahun penghuniannya tidak mendapatkan akses air bersih yang layak dari PAM

Sidang sengketa informasi publik untuk membuka addendum perjanjian kerjasama antara PDAM DKI Jakarta dengan PT. Aetra Air Jakarta telah sampai pada tahapan pemeriksaan saksi. Majelis Komisioner pemeriksa sengketa menghadirkan Direktur Pelayanan PDAM DKI Jakarta sebagai saksi dalam persidangan kali ini. Tim Kuasa Hukum dari Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ), menolak saksi yang di