Siaran Pers Bersama Tim Advokasi Korban Korupsi Bansos Pemulihan korban korupsi bansos kembali menemui jalan terjal. Betapa tidak, pada Senin lalu majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menyidangkan Juliari P Batubara justru menolak permohonan penggabungan gugatan ganti kerugian. Alasannya sangat janggal, yakni terkait isu kompetensi relatif dan absolut pengadilan. Ini sekaligus menunjukkan ketidakberpihakan pengadilan

Community Visit Report Pulau Pari merupakan salah satu pulau kecil yang masuk dalam wilayah administrasi Ibu Kota Jakarta. Bagi orang-orang yang tahu tentang Pulau Pari, jawaban apa yang muncul jika diminta pendapat tentang pulau kecil tersebut? Apakah menceritakan ramahnya warga disana? Atau menjelaskan tentang betapa indahnya Pantai Pasir Perawan dan Pantai Rengge? atau mungkin menjelaskan

Siaran Pers Tim Advokasi Hak atas Air Tak Kunjung Membawa Surat Kuasa pada Sidang Keterbukaan Informasi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tidak Serius dalam Transparansi Pengelolaan Air Bersih di Jakarta Tim Advokasi Hak atas Air mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta terhadap Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota (Pemprov DKI) Jakarta

Siaran Pers JAKARTA, 6 Mei 2021 – Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Andri G.Wibisana berharap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memenangkan tuntutan yang diajukan 32 warga ibu kota terhadap tujuh lembaga negara. Dia menilai, dalam gugatan warga negara atas pencemaran udara Jakarta ini bukan hanya mengenai pelanggaran kewajiban oleh pemerintah, namun terdapat satu

Jakarta, 21 April 2021 – Sidang Gugatan Warga Negara/Citizen Law Suit (CLS) perihal buruknya kualitas udara di Provinsi DKI Jakarta kini telah memasuki agenda kesimpulan. Tim Advokasi Gerakan Ibukota yang diwakili Pengacara Publik LBH Jakarta yakni Ayu Eza Tiara, S.H.,S.Sy membagikan sejumlah dokumen kesimpulan kepada  Majelis Hakim sesegera saat agenda sidang telah dinyatakan dimulai dan dibuka

Sidang gugatan warga Pekayon dan Jakasetia perihal ganti kerugian akibat praktik pungutan liar, kekerasan dan penggusuran paksa yang dialami warga pada tahun 2016 kembali dilanjutkan Pengadilan Negeri Bekasi (13/04). Agenda persidangan kali ini dilaksanakan hanya untuk menyatakan bahwa proses mediasi yang berlangsung sejak Kamis 25 Maret 2021 s.d 13 April 2021 telah resmi dinyatakan gagal. Persidangan

Rabu, 31 Maret 2021 Pukul 13.00 WIB, Warga Pulau Pari kembali ‘menggeruduk’ Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk protes atas kejanggalan proses kasasi tiga orang warga Pulau Pari yaitu Mustaqhfirin alias Boby, Mastono alias Baok, dan Bahrudin alias Edo yang pernah disidangkan di Pengadilan tersebut tahun 2017 yang lalu. Pada tahun 2017,

Sidang gugatan warga Pekayon dan Jakasetia perihal ganti kerugian akibat praktek  pungutan liar, kekerasan dan penggusuran paksa yang dialami warga pada Tahun 2016 kembali dilanjutkan pada Rabu, 24 Maret 2021 Pengadilan Negeri (PN) Bekasi. Agenda pada persidangan kali ini memasuki agenda pemeriksaan berkas-berkas tahap 2 dan mediasi pertama. Warga Pekayon dan Jakasetia melakukan gugatan kepada

Sengketa informasi publik penanggulangan banjir di DKI Jakarta telah mencapai puncak prosesnya. Kamis, 04 Maret 2021, Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta memutuskan memenangkan LBH Jakarta dalam sengketa ini dan memerintahkan agar informasi publik terkait mekanisme penanggulangan banjir Jakarta harus dibuka kepada publik. LBH Jakarta mengajukan sengketa informasi publik penanggulangan bencana banjir sejak 17