Pada Rabu (27/10), perwakilan warga Rusun Petamburan yang memenangkan gugatan terhadap Pemprov DKI Jakarta mengadukan Gubernur DKI Jakarta kepada Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya. Gubernur DKI Jakarta diadukan karena melakukan maladministrasi karena tidak menjalankan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Putusan tersebut memerintahkan Pemprov DKI membayar ganti rugi kepada 473 KK warga Petamburan sebesar total Rp.

Pada Sabtu (16/10) kemarin, genap empat tahun Anies Baswedan dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta periode masa jabatan 2017-2022. Bertepatan dengan momentum ini, LBH Jakarta meluncurkan kertas posisi bertajuk “Rapor Merah 4 Tahun Kepemimpinan Anies Baswedan Di Ibukota”. UNDUH: Rapor Merah 4 Tahun Anies Baswedan Dalam kertas posisi tersebut, LBH Jakarta menyoroti sepuluh permasalahan yang berangkat

Sidang Gugatan Warga Negara/Citizen Law Suit (CLS) perihal buruknya pengendalian kualitas udara di Provinsi DKI Jakarta dengan perkara No. 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst telah memasuki agenda pembacaan putusan oleh majelis hakim. Sidang dengan agenda pembacaan putusan dilaksanakan setelah mengalami 8 kali penundaan sidang. Persidangan pembacaan putusan yang dilakukan secara tatap muka dihadiri oleh oleh kuasa hukum warga yaitu

Majelis Hakim akhirnya mengabulkan sebagian gugatan setelah persidangan berlangsung lebih dari dua tahun dan mengalami penundaan sidang putusan hingga delapan kali   Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili Gugatan Warga Negara atas Pencemaran Udara Jakarta akhirnya memutuskan bahwa tujuh pejabat negara yang di antaranya, Presiden RI, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

Tim kuasa hukum yang mendampingi proses gugatan warga negara atas pencemaran udara Jakarta telah melayangkan surat laporan ke Komisi Yudisial (KY) dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung (Bawas MA) terkait penundaan sidang putusan yang dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan Jakarta Pusat. Tiga Majelis Hakim pemeriksa perkara ini yaitu H. Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum, Duta Baskara, S.H.,

Sidang gugatan perlawanan (derden verzet) yang diajukan warga kampung pilar kembali digelar. Sidang dengan agenda pemanggilan para pihak ini kembali ditunda lantaran tidak hadirnya Direktur PT. Nusuno Karya sebagai Terlawan I di persidangan. Majelis Hakim menyampaikan di muka sidang bahwasanya relaas sidang yang dikirim melalui juru sita Pengadilan Negeri Cikarang ke PT. Nusuno Karya tidak

Pada hari ini, Senin, 9 Agustus 2021, korban korupsi bansos yang diwakili oleh Tim Advokasi Korban Korupsi Bansos mendaftarkan Memori Kasasi yang ditujukan terhadap Mahkamah Agung melalui kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Sebelumnya pada 26 Juli 2021, Tim Advokasi telah menyatakan upaya hukum kasasi terhadap Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor)

Warga Pekayon-Jakasetia yang sejak Februari mengajukan gugatan terhadap beberapa badan pemerintahan atas penggusuran paksa yang dilakukan pada 2016 silam, gagal memasuki pokok perkara. Majelis Hakim menerima Eksepsi para Tergugat terkait Kompetensi Absolut dan menyatakan Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang untuk mengadili perkara. Warga Pekayon-Jakasetia bersama LBH Jakarta sebagai Kuasa Hukumnya mengajukan upaya hukum banding atas

Pada hari ini, Senin, 26 Juli 2021, korban korupsi bansos yang diwakili oleh Tim Advokasi secara resmi mendaftarkan upaya hukum kasasi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Upaya hukum tersebut diajukan terhadap Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Jakarta perkara nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JKT.Pst yang justru menolak permohonan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam pemeriksaan