Selengkapnya silahkan klik tautan di bawah ini UNDUH

APA SIH ARTI SEKTOR INFORMAL? Secara sederhana, informal berarti tidak formal- tidak resmi. Sebuah penelitian yang dilakukan Sukesi dkk menyebutkan 11 ciri sektor informal yaitu : usaha tidak terorganisasi tidak ada izin usaha kegiatan tidak teratur kebijakan dan bantuan dari pemerintah tidak ada pekerja dapat mudah keluar masuk teknologi sederhana modal dan usahanya kecil tidak

Hai Sobat Keadilan! Seperti yang kalian tahu, beberapa tahun terakhir ini. Kita banyak sekali diperlihatkan atau dihadapkan pada situasi yang tidak begitu baik tentang keadilan hukum, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi. Salah satu contohnya disahkanya beberapa Undang-undang yang serampangan disahkan tanpa mau mendengar masukan publik seperti UU KPK, UU minerba, Omnibus Law cipta kerja, UU

Kemunduran total demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia ditandai dengan berlakunya Undang-Undang sapu jagat yang kita kenal dengan Undang Undang Cipta Kerja. Meski berbungkus isu ketenagakerjaan, UU ini juga mengatur berbagai hal yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan warga termasuk hak ekonomi, sosial dan budaya warga negara. Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja yang dilakukan secara

Jakarta, 7 April 2022 – Mahkamah Agung Republik Indonesia menolak kasasi Jaksa Penuntut Umum (JPU) Pengadilan Negeri Jakarta Utara terhadap tiga nelayan pejuang Pulau Pari dengan nomor 873 K/Pid/2021 .Jo. No. 575/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr. dan nomor 922 K/Pid.Sus./2020 .Jo. No. 483/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr. Putusan yang dikeluarkan Mahkamah Agung semakin menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang memutus bebas ketiga nelayan

“Walau Dibungkam: Perjalanan Melawan Oligarki di Tengah Pandemi” dipilih menjadi tema Catatan Akhir Tahun 2021 untuk memotret perjalanan LBH Jakarta bersama korban dan masyarakat sipil dalam mengadvokasi berbagai kasus ketidakadilan di tengah kemunduran demokrasi, negara hukum dan hak asasi manusia yang semakin mengkhawatirkan. Peristiwa yang direkam di sepanjang tahun 2021 menunjukkan situasi Indonesia yang mengalami

Catatan Akhir Tahun adalah ruang evaluasi dan refleksi bagi internal LBH Jakarta terkait perjalanan lembaga dan mengukur capaian serta menghitung ulang tantangan yang dihadapi dalam gerakan bantuan hukum struktural ke depan. Kami menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan dan harus terus berbenah untuk memperbaiki diri. Masih banyak kasus yang belum tertangani secara ideal, pencari keadilan belum

Siaran pers YLBHI dan 17 LBH Kantor dalam perayaan Hari Perempuan Internasional 2022 Hari perempuan Internasional atau yang lebih dikenal dengan akronim IWD (International Women’s Day) diperingati oleh seluruh perempuan di belahan dunia setiap tanggal 8 maret. Hari ini juga dimaknai sebagai sebuah momentum untuk menuntut adanya perubahan, kesamaan dan keadilan bagi perempuan. Dalam momen

Hari Kehakiman Nasional yang jatuh pada 1 Maret 2022 menjadi momentum penting bagi masyarakat sipil untuk menyuarakan refleksi terkait situasi faktual pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Terdapat beberapa hal yang menjadi catatan LBH Jakarta dan LBH Masyarakat (LBHM) untuk Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta lembaga peradilan di bawahnya dan Mahkamah Konstitusi selaku pelaksana kekuasaan kehakiman.