LBH Jakarta mendesak Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud M.D. untuk mencabut pernyataannya restorative justice (keadilan restoratif) dapat dilakukan dalam kasus pemerkosaan dan belajar lagi soal gender. Meskipun secara umum upaya mengedepankan keadilan restoratif dalam penegakan hukum pidana harus terus kita upayakan, pernyataan tersebut  tersebut adalah pernyataan yang keliru, menyesatkan (misleading), dan sangat tidak

Sejak banjir besar pada awal tahun 2020, LBH Jakarta aktif mendorong pemerintah untuk berupaya menentukan kebijakan yang mampu mencegah dan menanggulangi bencana banjir. Salah satunya, melalui sengketa informasi publik terhadap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB). Sengketa informasi publik tersebut dilayangkan untuk menggali permasalahan

SIARAN PERS LBH Jakarta Nomor: 58/SK-ADV-FTR/II/2021 Jakarta, 9 Februari 2021 Peringatan Hari Pers (HPN) 2021 diawali dengan memburuknya kondisi Kemerdekaan Pers, Reporters Without Borders (RSF) 2020 merilis Indeks Kemerdekaan Pers Indonesia berada di Peringkat 119 dibawah Malaysia peringkat 101, dan Timor Leste peringkat 78. Kemerdekaan Pers diatur, dijamin dan dilindungi dalam undang-undang dasar dan undang-undang

Sejak 2018 hingga saat ini, LBH Jakarta terus mendapatkan pengaduan terkait permasalahan pinjaman online. Umumnya pengaduan yang diadukan adalah seputar proses penagihan yang penuh teror dan intimidatif, adanya ancaman kekerasan, penyebaran data pribadi, hingga pelecehan-kekerasan seksual online yang dialami oleh nasabah/debitur pinjaman online. Tercatat ada lebih dari 5000 pengaduan kasus terkait permasalahan pinjaman online yang

Rilis Pers Koalisi Reformasi Sektor Keamanan Pada Rabu, 20 Januari 2021, calon tunggal Kapolri, Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo, telah menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Dewan Perwakilan Rakyat (RI).  Dalam proses tersebut, Listyo memaparkan visi misi dan kebijakan yang akan dibuat jika disetujui menjadi Kapolri. Koalisi Reformasi Sektor Keamanan menyayangkan

Setiap tahun pengaduan kasus terbanyak yang diterima LBH Jakarta adalah kasus terkait pelanggaran hak buruh. Tidak terkecuali pada tahun 2020 ini. Statistik tersebut menunjukkan bahwa terdapat problem struktural yang mengakibatkan berbagai kasus pelanggaran hak-hak buruh masif terjadi. Riset LBH Jakarta “Membaca Pengadilan Hubungan Industrial, 2014” menemukan fakta bahwa mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang tersedia

Situasi demokrasi, penegakan hukum dan hak asasi manusia di Indonesia terus memburuk di  rezim pemerintahan Jokowi. Situasi buruk tersebut mengalami akselerasi di periode kedua kepemimpinannya. Hal ini tampak dari kebijakan pemerintah yang semakin menjauh dari prinsip konstitusi, demokrasi dan hak asasi manusia. Mandat Konstitusi acapkali diabaikan. Partisipasi masyarakat disisihkan dalam berbagai pengambilan kebijakan publik. Kritik

Sebanyak 44 orang peserta mendaftarkan diri dalam proses rekrutmen Asisten Pengabdi Bantuan Hukum, LBH Jakarta 2020. Sejumlah 16 orang peserta lulus memenuhi syarat dan kualifikasi dalam tahap seleksi administrasi. Peserta yang lulus tahap seleksi administrasi juga mengikuti serangkaian panjang proses rekrutmen calon Asisten Pengabdi Bantuan Hukum LBH Jakarta 2020, yaitu: Ujian Tulis dengan 5 materi

Tanggal 10 Desember menjadi Hari HAM Internasional sejak dideklarasikannya “Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)” oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948 di Palais de Chaillot, Paris, Perancis melalui General Assembly Resolution 217 A (III). Sejak saat itu, DUHAM menjadi standar minimum pengakuan derajat dan martabat kemanusiaan secara universal yang harus dihormati dan dilindungi