TEMPO.CO, Jakarta – Gerakan Bersama Buruh dan Pekerja BUMN (Geber BUMN) mendesak Kementerian Badan Usaha Milik Negara menjalankan rekomendasi panitia kerja Komisi IX DPR RI tentang ketenagakerjaan alih daya (outsourcing) perusahaan milik negara. Rekomendasi panitia kerja yang dibentuk oleh Komisi IX tersebut berisi penghapusan alih daya di BUMN. “Kami mendesak Menteri BUMN Dahlan Iskan untuk mengeluarkan
JAKARTA, KOMPAS.com – Kasus salah tangkap dan salah mengadili diduga kuat terjadi lagi. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mendesak penyidik Polda Metro Jaya mengembangkan fakta baru pembunuhan pengamen bernama Dicky Maulana (18) di kolong jembatan Cipulir, Jakarta Selatan, akhir Juni lalu. Fakta tersebut adalah pengakuan seorang pengamen berinisial IP (18) yang mengaku terlibat dalam pembunuhan
Sejak KUHAP diberlakukan puluhan tahun lalu, kasus salah tangkap oleh polisi masih terus terjadi. Meski aturan penangkapan dan penahanan telah diatur dalam KUHAP, tindakan salah tangkap hingga korban duduk di kursi pesakitan terbilang banyak. Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP) yang tertuang dalam Revisi KUHAP menjadi angin segar bagi proses penegakan hukum yang adil dan jujur. Setidaknya,
JAKARTA, GRESNEWS.COM– Forum Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) yang tergabung dalam Gerakan Bersama Buruh/Pekerja (GEBER) BUMN akan melakukan aksi unjuk rasa sekaligus mogok kerja pekerja outsourcing PT PLN (Persero) pada tanggal 22 Oktober sampai dengan 25 Oktober 2013. Menurut Sekretaris Umum FSPMI, Yudi bahwa unjuk rasa kali ini dikarenakan PT PLN tidak mematuhi UU Nomor
Jakarta – Sidang vonis atas gugatan buruh dari Serikat Pekerja Nasional (SPN) terhadap Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) yang mengabulkan permohonan penangguhan pelaksanaan UMP 2013, ditunda. Penyebabnya, hakim mengikuti pelatihan sertifikasi hakim. “Akhir Oktober ini saya akan ada acara pelatihan sertifikasi hakim. Sampai akhir Oktober nanti saya dibebastugaskan. Jadi untuk pembacaan keputusan hari ini bagaimana
RMOL. Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI Jakarta tentang Penangguhan Upah 2013, mengakibatkan 11 ribu buruh terancam tidak dapat menikmati upah minimum provinsi (UMP) yang mulai berlaku tahun ini. Sebagai bentuk penolakan, Serikat Pekerja Nasional (SPN) bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengajukan gugatan kepada Gubernur Joko Widodo (Jokowi). Pengacara publik dari LBH Jakarta Maruli T
Sejumlah serikat pekerja BUMN yang tergabung dalam gerakan bersama pekerja (Geber) BUMN mendugaada upaya yang menghalangi pekerja BUMN untuk ikut dalam mogok kerja nasional 2013. Menurut koordinator Geber BUMN, Achmad Ismail, ada beberapa modus yang dilakukan. Pertama, pengurus serikat pekerja di beberapa BUMN dikriminalisasi. Seperti yang dialami pengurus serikat pekerja di PT ASDP dan Petrokimia
JAKARTA, KOMPAS.com – Kasus dugaan suap dalam sengketa Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) yang melibatkan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) nonaktif Akil Mochtar, menimbulkan tanda tanya terkait dengan putusan-putusan MK yang melibatkan Akil. Peneliti Indonesian Legal Roundtable, Erwin Oemar mengatakan, perlu terobosan hukum untuk meninjau kembali putusan-putusam tersebut. “Kalau ada bukti baru (novum) adanya penyalahgunaan, maka saya
JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Advokasi Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Muhammad Isnur berpendapat, salah satu persoalan mendasar kualitas hakim di Mahkamah Konstitusi (MK) adalah proses rekrutmen hakim konstitusi yang tidak jelas. Demi mencegah kasus Akil Mochtar terulang lagi, mekanisme seleksi calon hakim konstitusi harus transparan dan akuntabel. “Tanpa keterlibatan publik, hakim konstitusi yang berasal dari pemerintah