Dewi Septiani, 29 tahun, adalah orang yang pertama kali melaporkan adanya beras plastik ke media sosial. Dia mengaku sempat merasa diintimidasi beberapa pihak karena melaporkan dugaan beras plastik. Pengacara Lembaga Bantuan Hukum Jakarta yang mendampingi Dewi, Ahmad Hardi Firman, mengatakan tindakan Dewi itu seharusnya diapresiasi. “Itu mengajarkan orang untuk bisa menjadi konsumen cerdas,” kata Ahmad
Sidang peninjauan kembali (PK) yang diajukan empat dari enam terpidana yang diduga melakukan pembunuhan terhadap Dicky Maulana di bahwa jembatan Cipulir, Jakarta Selatan, akhir Juni 2013 telah bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Sidang telah memasuki agenda terakhir. “Ini sidang terakhir untuk berita acara persidangan. Rencananya pukul 13.00 WIB,” kata pengacara dari LBH
Ibu dan adik ipar Siti Farida Wulandari didampingi pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, mengadukan penyidik BNN yang diduga melakukan intimidasi dalam pemeriksaan terhadap Siti. Pihak keluarga rencananya akan menyampaikan aduan melalui surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo. Siti Farida Wulandari merupakan istri dari M Husein, satu dari sepuluh tahanan BNN yang sempat melarikan
Dewi Setiani, pelapor beras plastik, mengaku mendapat tekanan saat menjalani pemeriksaan di Polsek Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Ia diminta bertanggung jawab terkait laporannya yang menggemparkan masyarakat. “Saat diperiksa di Polsek, saya diminta bertanggung jawab atas laporan yang saya buat. Saat itu saya diperiksa dari pukul 13.00 WIB sampai 21.30 WIB,” kata Dewi di Polres
Lembaga Bantuan Hukum Jakarta menilai penegakan hukum pidana di bidang perburuhan timpang dan berat sebelah. Menurut mereka, kepolisian lebih giat memidanakan buruh dibandingkan membantu para pekerja meraih hak yang diabaikan perusahaan. Eny Rofiatul, pengacara publik LBH Jakarta, mengatakan penegak hukum seharusnya bersikap adil: menghukum pengusaha nakal dan tidak mencari-cari kesalahan buruh. Dalam catatan Eny, laporan
Pemberhentian Retno Listyarti sebagai Kepala Sekolah Menangah Atas Negeri 3 Jakarta dinilai sebagai bentuk sanksi yang berlebihan. Kepala Bidang Penanganan Kasus Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Muhammad Isnur mengatakan, pemberhentian Retno juga tidak berdasar hukum dan lebih berdasarkan pada kebencian. Menurut Isnur, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS),
Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) menyatakan Bambang Widjojanto tidak melanggar kode etik advokat Indonesia. Pernyataan ini ditegaskan terkait perkara Bambang yang jadi tersangka kasus keterangan palsu dalam sidang Pilkada Kotawaringin Barat. Pernyataan itu termaktub dalam putusan Komisi Pengawas Advokat (KPA) Peradi yang disampaikan Peradi kepada BW di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jl Diponegoro
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly kembali digugat. Kali ini, keputusan Yasonna dalam memberi pembebasan bersyarat (PB) terhadap terpidana pembunuhan aktivis HAM, Munir, dipertanyakan. Yasonna diduga melakukan rekayasa dalam penerbitan surat keputusan PB terhadap Pollycarpus Budihari Prijanto. “Dasar hukumnya kebohongan, ada dokumen palsu yang diterbitkan oleh Dirjen Lapas,” jelas perwakilan dari LBH Jakarta,
Setelah tidak tercapai kata sepakat dalam tahapan mediasi, sidang gugatan jalan rusak masuk ke pokok perkara persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Bekasi, Jawa Barat, Senin (11/5). Majelis hakim yang dipimpin Fatimah Basyir mengagendakan pembacaan tuntutan. Penggugat Sulastri Maeda Yoppy, mengajukan gugatan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bekasi. Yoppy melayangkan ganti rugi kepada