Siaran Pers LBH Jakarta Jakarta, 24 Juni 2016 – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyayangkan sikap Pemprov DKI Jakarta yang tidak mau melaksanakan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap atas gugatan yang diajukan oleh warga Petamburan, Jakarta Pusat. “Kami menyayangkan sikap Gubernur DKI Jakarta yang tidak beritikad baik dalam melaksanakan putusan pengadilan,” ujar Matthew

Rilis Pers LBH Jakarta Nomer 1137/SK-RILIS/ VI/ 2016 LBH Jakarta merilis daftar wilayah berpotensi tergusur di Jakarta sepanjang tahun 2016. Berdasarkan data yang diperoleh LBH Jakarta dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) DKI Jakarta tahun 2016 dan rancangan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang DKI Jakarta) terdapat 325 titik lokasi yang terancam menjadi korban penggusuran

Berdasarkan APBD dan Rencana Detail Tata Ruang DKI Jakarta – Tahun 2016 Segeralah berkoordinasi dengan RT/ RW/ Camat/ Lurah setempat dan ajukan permohonan informasi yang lengkap mengenai ada atau tidaknya rencana penggusuran bila lokasi anda tercantum dalam daftar ini. Jakarta Pusat No. Lokasi Jenis Penertiban Sumber Informasi 1 Penertiban Bangunan Rumah Warga di Atas Saluran

Kepada Seluruh Rakyat Indonesia, Kami, nelayan tradisional Jakarta bersama dengan sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta sedang mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara terhadap Gubernur DKI Jakarta atas diterbitkannya SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G kepada PT. Muara Wisesa Samudra. Gugatan ini

Siaran Pers Tanggal 26 April 2016, Bupati Tangerang mengeluarkan Surat Peringatan 1 (satu) dengan Nomor 301/1081-SPPP yang ditujukan kepada pemilik bangunan tempat usaha dan tempat hiburan Kampung Baru Dadap, Kelurahan Dadap Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang. Pengeluaran surat peringatan 1 ditolak sebab warga menilai tindakan yang dilakukan oleh Bupati Tangerang penuh dengan kesewenang-wenangan. Dengan alasan penertiban

Siaran Pers Bersama Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta KNTI-KIARA-LBH Jakarta-Solidaritas Perempuan-ICEL-WALHI-YLBHI Ahli “Hesti Nawangsidi” yang dihadirkan oleh PT. APL Punya Konflik Kepentingan, Tidak Layak menjadi Ahli Jakarta, 21 April 2016. Dalam sidang lanjutan gugatan izin reklamasi Pulau G, pihak PT. APL mengajukan Hesti Nawangsidi sebagai ahli. Namun dalam curriculum vitae secara jelas menunjukkan pengalaman pekerjaan sebagai

Tanda Ahok Tidak Pernah Libatkan Warga Miskin dalam Pembangunan Pasar Ikan, Jakarta Utara – LBH Jakarta mengunjungi ratusan “manusia perahu” di kawasan Pasar Ikan. Mereka adalah korban penggusuran yang menolak untuk dipindahkan ke rumah susun Rawa Bebek atau rumah susun Marunda karena lokasinya terlalu jauh sehingga tidak mungkin bagi mereka untuk menjalankan pekerjaannya sehari-hari sebagai nelayan

Jakarta, 13 April 2016 – Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Dekrit Rakyat, menggelar konferensi pers di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengecam tindakan penggusuran yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Dalam konferensi pers tersebut, koalisi Dekrit Rakyat menyampaikan bahwa tindakan penggusuran yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta merupakan bentuk fasisme. Dua hari yang

Siaran Pers Jakarta, 11 April 2016 – Setelah penggusuran paksa yang terjadi di Kalijodo, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali melakukan penggusuran terhadap warganya. Kali ini warga yang menjadi korban adalah warga yang menempati hunian di wilayah Pasar Ikan, Penjaringan, Jakarta Utara. Lokasi penggusuran tepat berada di belakang Museum Bahari. Adapun jumlah warga yang menjadi korban