JAKARTA, KOMPAS.com – Penggugat swastanisasi air, Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ), menyatakan kekecewaannya kepada majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2015). Hal ini diungkapkan setelah Ketua Majelis Hakim Iim Nurochman memutuskan untuk menunda pembacaan vonis hingga satu bulan ke depan. “Prinsipnya kami kecewa. Ini sudah dua tahun kasus berlangsung. Kami harapkan

Siaran Pers LBH Jakarta menghargai rencana pengambilahan pengelolaan air bersih wilayah barat Jakarta dari PT. Palyja oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta melalui pembelian saham PT. Palyja dari Suez Internasional oleh PT. Pembangunan Jaya dan PT. Jakarta Propertindo. Namun kami menilai rencana ini tidak menyelesaikan akar permasalahan pemenuhan hak atas air warga Jakarta serta bertentangan dengan

Jakarta, LBH Jakarta-Sidang gugatan warga negara terhadap hak atas air, memasuki tahap akhir pembuktian. Kini giliran Pihak Turut Tergugat II, yakni PT AETRA, untuk mengajukan alat bukti. Selasa, 23 September 2014, sidang gugatan warga negara terkait dengan hak atas air di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, memasuki tahap akhir pembuktian. Sidang kali ini mengagendakan pembuktian dari PT

Jakarta-Pada hari ini, Selasa (1/7/2014) pukul 14.00 – 16.00, telah diperdengarkan keterangan ahli pada lanjutan sidang Citizen Law Suit (Gugatan Warga Negara) terkait Swastanisasi Air di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Adapun agenda sidang kali ini adalah mendengarkan keterangan ahli dari Turut Tergugat I (PT. PALYJA) sebagai rangkaian dari acara Pembuktian. PT. PALYJA dalam kesempatan ini

Press release No : 490/SK/LBH/IV/2014 Gugatan Warga Negara menolak swastanisasi air dengan No 527/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terus bergulir. Majelis Hakim yang dipimpin oleh IIm Nurrohim membuka persidangan pukul satu siang dengan agenda mendengar keterangan Ahli Dr. Maruarar Siahaan ,S.H. Ahli merupakan pakar hukum konstitusi dan tata Negara dan pernah bekerja sebagai hakim