Siaran Pers Tim Advokasi untuk Demokrasi Tim Advokasi untuk Aksi 14 Agustus mendesak Kepolisian Polda Metro Jaya menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3) untuk menghentikan kriminalisasi terhadap peserta aksi yang menolak Omnibuslaw RUU Cipta Kerja pada 14 Agustus 2020 lalu. Jakarta, 16 Agustus 2020 – Tim Advokasi untuk Demokrasi mengecam tindakan sewenang-wenang yang dilakukan Kepolisian

Siaran Pers Jakarta, 14 Juli 2020 – Gerakan Buruh bersama Rakyat (Gebrak) akan kembali menggelar aksi protes di sejumlah daerah pada Kamis (16/7) untuk mendesak penghentian pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja (Cilaka) yang cacat prosedur dan bermasalah dalam substansi. Di Jakarta, belasan ribu orang akan mengepung Gedung DPR RI bertepatan dengan Sidang Paripurna DPR,

Siaran Pers Kekerasan terhadap Perempuan, Sebuah Fakta yang Terus Diabaikan oleh Negara Jakarta—Perempuan Indonesia masih terus mengalami kekerasan dengan berbagai cara, militeristik dan manipulatif. Kekerasan tersebut, tidak hanya dipromosikan, tetapi juga dilakukan oleh negara. Memasuki tahun ke-22 era Reformasi, kekerasan terjadi diberbagai ranah kehidupan yang berlangsung secara terus menerus dan tidak pernah putus. Berangkat dari

Jakarta, 10 Desember2018. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sebuah negara yang dikatakan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Indonesia sendiri mempunyai banyak sekali peraturan-peraturan yang mengatur tentang HAM warga negara Indonesia. Mungkin banyak dari kita yang tidak sadar bahwa Undang-undang Dasar 1945 merupakan peraturan pertama Indonesia yang mengatur tentang HAM. Selanjutnya diatur melalui peraturan-peraturan lain

Setelah Kapolri mengeluarkan larangan aksi pada tanggal 2 Desember 2016, Kapolda Metro Jaya mengeluarkan maklumat Mak/04/XI/2016 tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum. Hal tersebut dilakukan sebagai antisipasi demonstrasi yang diadakan pada tanggal 2 Desember 2016 oleh berbagai organisasi masyarakat. Hal ini tidak hanya kemunduran dalam era reformasi , melainkan juga ancaman terhadap demokrasi. Lembaga Bantuan

Menyikapi adanya pesan yang tersebar luas mengenai hasil konsolidasi untuk aksi Parade Bhinneka Tunggal Ika tanggal 19 November 2016, yang menyebutkan adanya perwakilan dari LBH Jakarta dalam kepanitiaan. Dengan ini, LBH Jakarta melakukan klarifikasi bahwa staf kami yang bernama M. Isnur dan Widodo Budidarmo menyatakan tidak mengetahui dan sama sekali tidak terlibat dalam kegiatan tersebut.

Press Release Aksi Longmarch Indra Azwan dari Sabang hingga Merauke Jumat, 22 April 2016 Indra Azwan akan melalui Ibukota Indonesia, Jakarta. Sesampainya Indra di Jakarta adalah bagian dari rute aksinya berjalan kaki keliling Indonesia untuk mencari keadilan yang hilang untuk putra tercintanya, Almarhum Rifki Andika yang menjadi korban tabrak lari seorang Polisi bernama Kompol Joko

“Yang Kami Muliakan Majelis Hakim, Yang Kami Muliakan Seluruh Paduka Buruh, Paduka Petani, Paduka Nelayan, dan seluruh masyarakat yang tak pernah lelah memperjuangkan keadilan, kebenaran dan hak asasi manusia.” Ruang Kartika IV Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat kembali tak kuasa menampung buruh dan masyarakat yang ingin menyaksikan sidang dugaan kriminalisasi terhadap 23 Buruh, 1 Mahasiswa,

Jakarta, bantuanhukum.or.id-Masyarakat yang tergabung dalam Geram Kriminalisasi (Gerakan Masyarakat Melawan Kriminalisasi) melakukan aksi di depan Kejati DKI Jakarta, Senin (04/03). Aksi ini adalah respon dari dugaan kriminalisasi yang dilakukan terhadap 23 buruh, 1 mahasiswa, dan 2 pengabdi bantuan hukum LBH Jakarta. Dalam aksi ini, massa aksi membawa spanduk yang bertuliskan ‘Hentikan Kriminalisasi’. Beberapa massa aksi