Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu) 39 LBH Jakarta memasuki pekan kedua. Pada Senin (16/04) para peserta belajar dan berdiskusi tentang Hak Kebebasan Berkumpul dan Berserikat. Materi ini disampaikan dan dipandu oleh Fransisca Fitri dari YAPPIKA. Fransisca menyampaikan materi dan mengajak para peserta diskusi terkait permasalahan mutakhir tentang kebebasan Berkumpul dan Berserikat seperti permasalahan Perppu Ormas.

Tim Advokasi Rakyat untuk Demokrasi, Selasa (17/04/), mendaftarkan permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat UU MD3. Dokumen permohonan diterima oleh staf pendaftaran Mahkamah Konstitusi (MK) Aqmarina Rasika

Empat puluh tujuh tahun bukanlah waktu yang singkat untuk sebuah organisasi bantuan hukum atau organisasi hak asasi manusia. LBH Jakarta bisa dikatakan sebagai lembaga yang sudah cukup tua, mengalami 27 tahun kerasnya Orde Baru, mendorong reformasi dan merasakan bagaimana Orde Reformasi yang sudah memasuki usianya yang ke-20 pada tahun ini. Dalam peringatan usianya yang ke

Materi demokrasi dan rule of law (09/04) dengan fasilitator Pan Mohamad Faiz dibuka oleh Andi Rezaldy sebagai Co-Fas dengan mengajukan pertanyaan kepada para peserta KALABAHU 39 LBH Jakarta mengenai diskursus PERPPU Ormas yang sudah disahkan menjadi Undang-Undang oleh pemerintah sebagai alat pembubaran secara “paksa” kepada organisasi Hizbuth Tahrir Indonesia. Jawaban atas diskursus tersebut dijawab oleh

LBH Jakarta membuka pelatihan tahunan Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu) angkatan 39 yang bertemakan “Menggelorakan Kembali Semangat Reformasi melalui Penguatan Gerakan Bantuan Hukum Struktural untuk Mewujudkan Negara Hukum yang Demokratis”. Pembukaan acara ini diawali dengan sesi Stadium Generale yang dibawakan oleh Pengacara senior sekaligus mantan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto di Lt.1

Siaran Pers Pembukaan Karya Latihan Bantuan Hukum Angkatan ke 39 LBH Jakarta LBH Jakarta kembali menggelar Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu) yang ke-39. Kalabahu merupakan pelatihan hukum, demokrasi dan hak asasi manusia tahunan LBH Jakarta untuk menjaring calon-calon pengabdi bantuan hukum di LBH Jakarta. Mulai 6 April sampai dengan 19 Mei 2018 peserta akan disuguhi

Persoalan perbantuan militer di era reformasi telah menjadi persoalan serius bagi kehidupan demokrasi di Indonesia. Secara perlahan tapi pasti keterlibatan militer ke ranah sipil dalam menjaga keamanan dalam negeri terus terjadi dengan alasan melakukan operasi militer selain perang (OMSP). Keterlibatan militer itu seringkali melanggar dan bertentangan dengan undang-undang TNI sendiri sebagaimana terlihat dari berbagai MOU

Perkembangan pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) di DPR pada 15 Januari 2018 memicu kekhawatiran masyarakat sipil. Sebab, rumusannya masih mempertahankan pasal-pasal yang selama ini dinilai membungkam kebebasan berpendapat dan berekspresi. Pasal-pasal yang dipertahankan antara lain: pasal pidana penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden; pasal tindak pidana penghinaan terhadap pemerintahan yang sah; pasal

Siaran Pers Koalisi Anti Persekusi Seiring dengan meningkatnya suhu politik dan terpolarisasinya warga, Safenet menemukan adanya persekusi terhadap orang-oang yang dilabel sebagai penista agama/ulama sejumlah 52 orang. Hanya dalam beberapa hari, Koalisi Anti Persekusi menemukan 7 orang lain sehingga jumlah saat ini bertambah menjadi 59 orang. Pola yang ditemukan adalah Mentrackdown orang yang dianggap menghina