oleh: Bramantya Basuki Begitu gaduhnya pemilihan umum kepala daerah DKI Jakarta 2017 seharusnya bisa dianggap positif sebagai tanda dinamisnya demokrasi di Indonesia. Namun sayangnya, sumber keributan tersebut kebanyakan berkutat pada politik identitas dalam bentuk penggunaan sentimen agama, ras, dan pruralisme semu. Bahkan strategi kampanye menjijikan seperti intimidasi, pelabelan sosial, dan politik uang seolah diterima begitu

Pernyataan Sikap Nomor: 542/SK/LBH/IV/2017 Pasal Penodaan Agama sebagai Alat Kriminalisasi dalam Kontestasi Politik Pilkada DKI Jakarta 15/4/2017 – LBH Jakarta, bertempat di gedung LBH Jakarta meluncurkan Amicus Curiae (Sahabat Peradilan) dalam kasus tuduhan Penodaan Agama terhadap Basuki Tjahaja Purnama. Direktur LBH Jakarta -Alghiffari Aqsa- menyatakan bahwa Basuki Tjahaja Purnama dalam hal ini telah menjadi korban

Setelah resmi dibuka pada Senin (3/4), Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu) ke-38 Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mulai memasuki sesi pelatihannya pada hari ini, Selasa (4/4). Selama kurang lebih 45 hari masa pelatihan, peserta Kalabahu LBH Jakarta akan mendapatkan berbagai macam materi yang terbagi dalam nilai, teori dan praktik. Pada kesempatan kali ini, peserta akan

Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu) ke-38 Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta resmi dibuka, Senin (3/4). Bertempat di Gedung LBH Jakarta, Jl. Diponegoro, 74 Jakarta Pusat, pelatihan ini dimaksudkan untuk mengarusutamakan pemahaman tentang negara demokrasi untuk melawan oligarki. Kalabahu kali ini dibukan langsung oleh Direktur LBH Jakarta, Alghiffari Aqsa dan menghadirkan Mohammad Mu’tashim Billah pembicara Stadium

Tahun 2016, LBH Jakarta menerima sebanyak 1444 pengaduan dengan jumlah pencari keadilan sebanyak 121571 orang. Satu pengaduan dapat terkait dengan ribuan pencari keadilan. Sebanyak 164 kasus tidak hanya diberikan pelayanan konsultasi hukum ataupun korespondensi, melainkan ditangani ke level yang lebih lanjut dan komprehensif, mulai dari pembuatan legal opinion, riset, mengirim surat desakan, kampanye, hingga ke

Rilis Pers 2108/SK-Rilis/2016 “Majelis Hakim Putus Bebas 26 Aktivis Korban Kriminalisasi: Aparat Kepolisian Terbukti Melakukan Kriminalisasi” Majelis Hakim PN Jakarta Pusat, pada hari Selasa 22 November 2016 memutuskan membebaskan Tigor & Obed (pengabdi bantuan hukum), Hasyim (mahasiswa), dan 23 buruh dari semua dakwaan yang diajukan jaksa penuntut umum. Mereka ditangkap saat melakukan aksi pada 30

Siaran Pers Pesan untuk Jakarta dan Indonesia Perkembangan politik menjelang pelaksanaan Pilkada serentak pada Februari 2017 mendatang akhir-akhir ini semakin mencemaskan bagi kehidupan demokrasi di Indonesia. Politisasi sentimen Suku, Agama, Ras, dan Antar-golongan (SARA) semakin marak terjadi dan menghiasi ruang publik. Penggunaan isu SARA sebagai instrumen politik untuk menyerang lawan politik dan sekaligus menghimpun dukungan

6 Tuntutan Reformasi 1998 Penegakan supremasi hukum; Pemberantasan KKN; Pengadilan mantan Presiden Soeharto dan kroninya; Amandemen UUD 1945; Pencabutan dwifungsi TNI/Polri; Pemberian otonomi daerah seluas- luasnya. 18 tahun lalu, enam tuntutan itu digemakan gelombang demonstrasi massal dari pelbagai penjuru. Buruh, tani, mahasiswa, kaum miskin kota, semua berkonsolidasi dan bergerak untuk satu tujuan: menurunkan Soeharto dan

Siaran Pers Konstitusi Indonesia dengan jelas menyatakan melindungi hak warga untuk berkumpul dan menyatakan pendapat serta berekspresi. Sebagaimana tertuang pada pasal 28, 28 E ayat (2) dan (3) serta pasal 28 F. Jaminan perlindungan tersebut merupakan fondasi bagi kehidupan demokrasi yang sehat dan negara hukum yang berdaulat. Namun melihat data pelanggaran atas hak berkumpul dan