Telah berlangsung sidang perkara anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) terkait aksi 11 April 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Persidangan yang beragendakan pembacaan dakwaan ini dilangsungkan dengan dihadiri oleh ABH secara daring. Proses hukum ini bermula dari partisipasi seorang anak (MR, 15 tahun) dalam aksi demonstrasi pada 11 April 2022 di depan Gedung DPR

(Jakarta, 1 Desember 2020) Tim Advokasi Untuk Demokrasi (Taud) kecewa dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang mengabaikan hak tiga orang anak yang berhadapan dengan hukum (abh) untuk mendapatkan diversi dalam proses hukum pra penuntutan. Diversi merupakan bentuk pengalihan proses pidana kepada anak yang bertujuan agar tidak terjadi penghukuman yang mengabaikan kepentingan terbaik anak. Ketiga anak

Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu) 39 kembali digelar LBH Jakarta, Jumat (20/04) di Gedung LBH Jakarta. Pada kesempatan kali ini, para peserta Kalabahu 39 mendapat materi tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Materi tersebut disampaikan oleh Arif Maulana Kepala Divisi Kaderisasi dan Pengembangan Organisasi LBH Jakarta bersama dengan Ayu Eza Tiara Pengacara Publik LBH Jakarta bidang

Kepentingan terbaik anak. Kalimat ini bukan hanya sekedar kalimat yang selalu muncul jika kita membicarakan hak anak, baik dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Undang-Undang Perlindungan Anak, Konvensi Perlindungan Anak, maupun Standar Minimum PBB untuk Administrasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (The Beijing rules). Kepentingan terbaik anak merupakan sebuah asas yang sudah seharusnya

Kamis, 22 Februari 2018, Ruang PK Ojong-Muchtar Lubis LBH Jakarta nampak ramai dipenuhi oleh wartawan, mahasiswa dan masyarakat sipil lainya. Mereka semua hadir memenuhi LBH Jakarta guna mengikuti diskusi publik yang diadakan oleh LBH Jakarta. Diskusi ini diselenggarakan untuk menyoroti potret pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak di tingkat kepolisian. Diskusi Publik tersebut menghadirkan

Pers Rilis : 1442 / SK-RILIS / XII / 2017 Potret Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Kepolisian Sepanjang Tahun 2013-2016 Anak merupakan subyek hukum dan aset bangsa yang sudah seharusnya tumbuh dan berkembang menjadi generasi penerus bangsa yang berpotensi turut berperan dalam pembangunan nasional. Oleh sebab itu negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membatalkan dakwaan jaksa terhadap AA dan KK anak yang berhadapan dengan hukum (24/11). Hakim menjelaskan bahwa terdapat rekayasa berkas yang menunjukan anak tidak didampingi penasihat hukum saat proses penyidikan. Keduanya diputus oleh Hakim Anak Sutejo dalam perkara yang berbeda. Atas putusan hakim tersebut, jaksa penuntut umum diberikan kesempatan untuk melakukan perlawanan

Sidang perdana untuk 2 orang anak, KK (14) dan AA (16) yang dijerat Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, digelar Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, (03/11). Kedua anak tersebut ditangkap karena kedapatan membawa benda tajam, keduanya terlibat perkara yang berbeda. Dalam persidang tersebut hakim menyatakan diversi tidak dapat dilakukan karena ancaman

Pernyataan Pers No. No. 788/SK-RILIS/IV/2016 MS (16 tahun) seorang anak yang terjebak dalam sistem peradilan yang tidak berpihak pada perlindungan anak, apalagi memperhatikan tumbuh kembangnya. MS dituduh melakukan penganiayaan karena menyiramkan air keras kepada HB (38 tahun) tepat pada saat pergantian tahun ke 2016. Keluarga MS sudah berupaya menyampaikan kebenaran bahwa MS masih berumur anak. Namun, karena MS belum memiliki