Rabu, 24 Juli 2024. LBH Jakarta, Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), dan Aliansi Guru Honorer Muda resmi menutup pos pengaduan bagi guru honorer yang terdampak cleansing di wilayah Provinsi DK Jakarta. Meskipun telah ada perkembangan baru mengenai upaya pengembalian guru honorer untuk mengajar sebagaimana telah disampaikan oleh Pj. Gubernur DK Jakarta maupun Plt. Kepala Dinas

Pada Senin, 15 Juli 2024. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, menerima pengaduan langsung dari perwakilan 77 guru honorer yang sepanjang 2 (dua) minggu pertama bulan Juli 2024, khususnya pada 8 Juli 2024 bertepatan demgan dimulainya Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), diberhentikan secara sepihak oleh sekolah tempat mereka mengajar.  Pemberhentian guru honorer tersebut disinyalir berasal dari

Pers Rilis LBH Jakarta No: 1409/SK-ADV-BRH/R.2015.05.105/VII/2016 “Kalah pada Tingkat Banding, Pemprov DKI Jakarta Ajukan Kasasi Untuk Kasus Retno Listyarti” Setelah kalah dalam putusan tingkat banding, Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi DKI Jakarta kembali mengajukan upaya hukum dengan mengajukan kasasi melawan Retno Listyarti. Berkas Memori Kasasi telah diserahkan pada Retno Listyarti pada Selasa, 12 Juli 2016 melalui

Jakarta, bantuanhukum.or.id—Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) batalkan SK Pemberhentian Retno Listyarti, Kamis (07/01/) di Jakarta. Majelis Hakim memutuskan bahwa hukuman pemecatan bagi Retno terlalu berat, sehingga Majelis Hakim memutuskan untuk menolak SK Pemberhentian tersebut. Hal tersebut diungkapkan oleh Majelis Hakim PTUN Jakarta dalam persidangan yang dimulai sejak pukul 11 siang ini. Gugatan yang diajukan sejak

Jakarta, bantuanhukum.or.id—Selasa (22/12) Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengabulkan gugatan Utam Rustam. Majelis hakim yang menilai dan mengadili perkara Utam Rustam menyatakan bahwa Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta agar membatalkan surat yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara. Majelis hakim memutuskan Utam Rustam selaku penggugat dalam amar putusannya menyatakan mengabulkan gugatan yang diajukan oleh

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta melecehkan Persidangan Jakarta, Rabu tanggal 30 September 2015 berlangsung sidang di PTUN Jakarta dengan obyek sengketa KTUN mengenai pemberhentian dan pemindahan Retno sebagai kepala Sekolah SMAN 3 oleh Kepala Suku Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Persidangan dihadiri oleh kuasa hokum penggugat yaitu Muhamad Isnur (pengacara publik LBH Jakarta) dan dari Pihak tergugat

Bekas Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 3, Retno Listyarti, mengatakan masih membuka upaya mediasi dengan dinas pendidikan DKI Jakarta terkait pemberhentian dirinya. Namun mediasi lebih diarahkan untuk rehabilitasi nama baik. Pernyataan itu dia lontarkan usai sidang pembacaan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur, Rabu (16/9). Retno menggugat Surat Keputusan pemberhentian dirinya

Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Pameo itu rasanya pas dialamatkan buat Rustam Effendy, 60. Setelah pensiun, dia kini diwajibkan mengembalikan gajinya selama 4 tahun saat menjadi guru. Rustam merasa dizalimi. Dia merasa jadi korban malaadministrasi kepegawaian yang dilakukan Badan Kepegawaian Nasional (BKN). “Tanggal 1 Juni saya dipanggil untuk menerima SK (Surat Keputusan), harus mengembalikan uang

Siaran Pers 1. Sebagai upaya hukum terakhir Retno telah melakukan upaya untuk melakukan pembatalan dengan mengajukan surat keberatan kepada Gubernur DKI Jakarta dengan tembusan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta serta melakukan pengaduan kepada Ombudsman RI. Semua cara yang telah ditempuh tersebut tetap tidak membuat Gubernur dan Kepala Dinas berubah pikiran, oleh karenanya melalui pengadilan sebagai