Jakarta, 10 Desember 2024 – Pada momentum hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional 2024, kelompok masyarakat sipil dari berbagai latar belakang berkumpul dalam Karnaval HAM yang berlangsung di Jakarta. Dengan tema besar Menggugat Kezaliman Negara, Menghidupkan Perlawanan Warga Melawan Koalisi Gentong Babi, acara ini menjadi momen perlawanan terhadap kekerasan struktural dan pelanggaran HAM yang terus

Catatan Tahunan atau Catahu LBH Jakarta pertama kali disusun tahun 1972, satu tahun pasca LBH Jakarta memulai pelayanannya pada 1 April 1971. LBH Jakarta selalu berusaha menyampaikan kerja-kerjanya kepada publik, sebagai bentuk dari akuntabilitas, serta pertanggungjawaban kepada publik. Catahu ini juga dimaksudkan memiliki daya advokasi dengan menjadikannya sebagai upaya pendokumentasian kasus-kasus pelanggaran HAM, tidak hanya

Pada Senin, 15 Juli 2024. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, menerima pengaduan langsung dari perwakilan 77 guru honorer yang sepanjang 2 (dua) minggu pertama bulan Juli 2024, khususnya pada 8 Juli 2024 bertepatan demgan dimulainya Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), diberhentikan secara sepihak oleh sekolah tempat mereka mengajar.  Pemberhentian guru honorer tersebut disinyalir berasal dari

Siaran Pers KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK REFORMASI KEPOLISIAN 17 Anggota Ditsamapta Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Polda Sumbar) mengakui dan terbukti melakukan kekerasan dan penyiksaan membabi buta terhadap anak berstatus pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga berujung kematian. Hal ini disampaikan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) pada Kamis (27/6/24). Mengacu pada hasil investigasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH)

Kamis, 20 Juni 2024, Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas yang terdiri atas Keluarga Korban Penghilangan Paksa 1997-1998, KontraS, Imparsial, AMAR, LBH Jakarta, YLBHI dan sejumlah organisasi/individu lainnya kembali menjalani sidang pemeriksaan di PTUN Jakarta terkait gugatan atas Penganugerahan Pangkat secara Istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan dari Presiden melalui Surat Keputusan Presiden Nomor 13/TNI/Tahun 2024 yang

Jakarta 18 Mei, 2024 – Setiap orang harusnya mendapat jaminan perlindungan dan pemenuhan hak atas tempat tinggal yang layak.  Namun hal ini tidak dirasakan oleh warga pada beberapa wilayah di Jakarta. Menanggapi hal tersebut, pada Sabtu 18 Mei 2024 lalu, LBH Jakarta bersama warga dari sembilan kampung yang tergabung dalam Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK)

Jakarta, 7 Mei 2024 – Selama 10 tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, aksi represif dari negara terhadap masyarakat sipil, perusakan lingkungan, perampasan hak perempuan, buruh, dan warga sipil, hingga kasus korupsi semakin merajalela. Meski demikian, penegakan hukum dan penyelesaian kasus tak pernah menemukan titik terang sebab impunitas terhadap pelaku terus dirawat selama rezim Jokowi.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta sejak tahun 1970 secara konsisten dan berkelanjutan memberikan Bantuan Hukum Struktural kepada masyarakat dimiskinkan, buta hukum, dan tertindas. Setiap tahunnya, LBH Jakarta menerima lebih dari seribu pengaduan dengan puluhan ribu pencari keadilan. Oleh karenanya kami membutuhkan banyak orang yang terlibat dalam kerja-kerja bantuan hukum.   LBH Jakarta sangat mempercayai pentingnya

Selama satu bulan, LBH Jakarta telah melaksanakan Karya Latihan Bantuan Hukum (KALABAHU) yang ke-44. Kalabahu yang bertemakan “Memperkuat Kesadaran Bersama dalam Merawat Demokrasi, Keadilan dan HAM Melalui Perluasan GBHS” tersebut resmi berakhir pada Senin, 18 Maret lalu. Sebagaimana Kalabahu sebelumnya, pemilihan tema kali ini juga berdasarkan dari hasil refleksi LBH Jakarta terhadap kondisi sosial politik