Momentum hari anak internasional yang jatuh pada 20 November 2023 merupakan kesempatan penting untuk menyuarakan refleksi terkait situasi faktual mengenai pemenuhan hak anak. LBH Jakarta memandang bahwa selama setahun terakhir, situasi pemenuhan hak anak masih jauh dari ideal. Berdasarkan catatan yang berangkat dari hasil riset/kajian, pemantauan, serta pengalaman pendampingan masyarakat miskin, buta hukum, rentan, dan

Putusan Mahkamah Agung ini menguatkan putusan pengadilan di tingkat I dan tingkat I Jakarta – Kemenangan kembali diraih Koalisi Inisiatif Bersihkan Udara Kota dan Semesta (IBUKOTA) terhadap pemerintah setelah Mahkamah Agung (MA) menolak pengajuan kasasi dari Presiden Joko Widodo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar. Putusan MA ini diketok pada 13

Jakarta, 13 November 2023 – Kasus kriminalisasi terhadap Fatia Maulidiyanti (Koordinator KontraS 2020-2023) dan Haris Azhar (Pendiri Lokataru) akhirnya sampai pada tahap pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sebelum Jaksa membacakan tuntutannya, kami mengajukan alat bukti surat yang telah kami hadirkan sebelumnya pada proses pemeriksaan saksi dan ahli. Alat bukti surat ini bertujuan untuk

Tanah dan hunian yang layak merupakan hal yang sangat penting bagi manusia sebagaimana dijamin dalam Artikel 25 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Artikel 11.1 Konvensi Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (KHIESB). Dari tanah manusia dapat melangsungkan kehidupan, membangun relasi-relasi sosial, nilai, norma, kebudayaan dan sistem gagasannya. Tanpanya, kehidupan dan peradaban manusia tak

Pada Minggu, 8 September 2023, Pihak UIII bersama aparat gabungan yang terdiri dari unsur TNI, Polri, dan Satpol PP, kembali mengancam lahan garapan warga Kampung Bulak, Depok, Jawa Barat. Adapun tindakan tersebut diklaim sebagai sosialisasi untuk pengerjaan proyek pembangunan kompleks kampus UIII yang juga merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN).   Tindakan pihak UIII bersama aparat keamanan tersebut jelas merupakan tindakan

Beberapa waktu yang lalu Presiden Joko Widodo menerbitkan Keppres No. 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu. KASUM bersepakat dengan pernyataan korban dan keluarga korban Pelanggaran HAM Berat masa lalu, yakni Keppres 17 Tahun 2022 merupakan sarana cuci dosa Pelaku Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu karena bermasalah secara konseptual

(22/08) Data pribadi 17 juta pelanggan PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang diduga mengalami kebocoran. Kebocoran data pribadi diduga terjadi kepada para pelanggan PLN dan Indonesia Digital Home (IndiHome), data  yang diduga bocor merupakan data lama yang dipasarkan di situs peretas atau hacker. Dalam deskripsinya, Penjual data pribadi menyebutkan data yang dijual termasuk informasi mengenai ID

Selengkapnya silahkan klik tautan berikut UNDUH

Hai Sobat Keadilan! Seperti yang kalian tahu, beberapa tahun terakhir ini. Kita banyak sekali diperlihatkan atau dihadapkan pada situasi yang tidak begitu baik tentang keadilan hukum, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi. Salah satu contohnya disahkanya beberapa Undang-undang yang serampangan disahkan tanpa mau mendengar masukan publik seperti UU KPK, UU minerba, Omnibus Law cipta kerja, UU