Jakarta, 10 Desember2018. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sebuah negara yang dikatakan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Indonesia sendiri mempunyai banyak sekali peraturan-peraturan yang mengatur tentang HAM warga negara Indonesia. Mungkin banyak dari kita yang tidak sadar bahwa Undang-undang Dasar 1945 merupakan peraturan pertama Indonesia yang mengatur tentang HAM. Selanjutnya diatur melalui peraturan-peraturan lain

[Jakarta, 17 September 2018] – Koalisi masyarat sipil akan mengawal proses pemilihan Komisi HAM Antar-pemerintah ASEAN (AICHR) yang sedang berlangsung dapat berjalan secara transparan dan akuntabel.  Koalisi kawal AICHR (KKA) menyambut baik pengumuman Kementerian Luar Negeri pada tanggal 14 September 2018 tentang daftar kandidat perwakilan AICHR yang telah lolos seleksi administrasi yakni: Dinna Wisnu, Patricia

Rilis Pers Koalisi Masyarakat Sipil Janji Presiden tentang pelanggaran HAM dalam Nawacita tercatat “Kami berkomitmen menyelesaikan secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu yang sampai dengan saat ini masih menjadi beban sosial politik bagi bangsa Indonesia seperti; Kerusuhan Mei, Trisakti-Semanggi 1 dan 2, Penghilangan Paksa, Talang Sari- Lampung, Tanjung Priok, Tragedi l965”. Janji

Siaran Pers Rencana kedatangan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) ke Aksi Kamisan ke-540 atau mengadakan pertemuan dengan perwakilan Aksi Kamisan hari ini (31 Mei 2018) bukanlah hal yang istimewa. Sejak awal, tujuan utama Aksi Kamisan bukan semata-mata untuk dikunjungi atau bertemu Presiden, melainkan untuk mendesak pertanggungjawaban negara atas berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi di

Kita semua tentu mengecam serangan terorisme yang terjadi secara berturut turut dalam dua minggu terahir ini; peristiwa di Rumah Tanahan Mako Brimob 9 Mei 2018, yang kemudian diikuti dengan serangan peledakan bom di tiga gereja di Surabaya (Gereja Santa Maria Tak Bercela, Gereja Kristen Indonesia, dan Gereja Pantekosta) pada 13 Mei 2018 serta penyerangan Kantor

(Jakarta, bantuanhukum.or.id) Kamis, 19 April 2018 kelas Kalabahu LBH Jakarta kembali dimulai. Sesi kali ini membahas seputar Mekanisme HAM Internasional dan Regional. Pembicara yang dihadirkan panitia adalah seorang wartawan investigasi dan peneliti HAM Human Rights Watch (HRW) Andreas Harsono. Andreas bergabung menjadi peneliti di NGO HAM yang konsisten melakukan riset dan kampanye HAM Internasional itu

“The main problem of the man is the problem of man” (masalah utama manusia adalah masalah manusia itu sendiri) -NN- Materi Pengantar Hak Asasi Manusia (13/04) pada Kalabahu angkatan ke-39 LBH Jakarta di fasilitasi oleh Usman Hamid, Direktur Amnesty Internasional Indonesia. Sesi ini diangkat berdasarkan pada kondisi hari ini, dimana perhatian terhadap hak asasi manusia

Menyampaikan pesan-pesan sosial dengan cara yang kritis melalui budaya pop dinilai sangat efektif agar bisa diterima oleh generasi milenial. Sebab, budaya pop sangat mudah ditiru dan bahkan menjadi tren di kalangan anak muda. Dalam buku Cultural Theory and Popular Culture karangan John Storey, budaya pop berarti sebuah produk budaya yang bisa diimitasi, serta direproduksi dengan

Press Release Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan Pembahasan tentang perubahan terhadap Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memasuki tahap akhir di DPR. Meski terdapat perkembangan yang cukup baik terkait dengan pembahasan hak-hak korban terorisme. Namun demikian, draft RUU perubahan tersebut masih menyisakan sejumlah catatan penting dan krusial terutama terkait